Main Article Content
Abstract
Pilihan format politik Indonesia saat Ini adalah menjadikan stabilitas nasional di atas segalanya. Ini, mau tidak mau akan berakibat terjadinya dominasi kekuasaan atas hukum. Padahal, menurut Dahlan Thaib, dalam negara hukum Indonesia tidak boleh terjadi hukum berdiri pada satu sisi, sementara kekuasaan dengan angkuhnya seolah-olah menantang hukum di sisi yang lain. Maka sudah saatnya supremasi hukum untuk ditegakkan kembali, dan seharusnyalah pada era globalisasi ini hukum menjadi"panglima".
Keywords
supremasi
hukum
prinsip
politik
kekuasaan
Article Details
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
How to Cite
Thaib, D. (2016). PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP SUPREMASI HUKUM ANALISIS DAN TINJAUAN DARI ASPEK KETATANEGARAAN. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3(6), 19–27. https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art3