Article Sidebar

Submitted
February 5, 2020
Accepted
July 12, 2020
Published
August 25, 2020
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1410 Download : 3328

Main Article Content

Abstract

This study focuses on the risk of a fat coalition in the presidential system in Indonesia. This research aims to obtain three things. First, the reasons for the emergence of fat coalitions in the presidential system. Second, the risks that fat coalitions pose to presidential systems. Third, offer a concept to restore executive and legislative relations. The research method is a doctrinal legal research with a secondary database. The results of the study concluded: first, three things were the reasons for the formation of the fat coalition. 1) The results of amendments to the Constitution that are inconsistent with the strengthening of the presidential system. 2) Due to extreme multiparty system. 3) Due to the weak ideological basis of the party. Second, the risks posed include, among other things, compromise, unstable, and close to authoritarian temptation. Third, this study offers the purification of the presidential system through changes to the Constitution and simplification of political parties.

Keywords

Fat coalition presidential system

Article Details

Author Biography

Idul Rishan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Hukum Tata Negara
How to Cite
Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(2), 219–240. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

References

  1. Buku
  2. Asshiddiqie, Jimly, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
  3. Bawaslu Republik Indonesia, Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jakarta, 2015.
  4. Cheibub, Jose Antonio, Presidentialism, Parlementarianism, and Democracy, Cambridge University Press, New York, 2007.
  5. Didik, Supriyanto dan Mellaz August, Ambang Batas Perwakilan, Perludem, Jakarta, 2011.
  6. Falaakh, Mohammad Fajrul, Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
  7. ______, Bunga Rampai Konsisten Mengawal Konstitusi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2014.
  8. Hanan, Djayadi, Djayadi Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, Mizan, Bandung, 2014.
  9. Indrayana, Denny, Negara antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, 2008.
  10. Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
  11. ______, Bunga Rampai 10 Tahun Bersama SBY, Kompas, Jakarta, 2014.
  12. Levitsky, Steven dan Ziblatt, Daniel, How Democracies Die, Kompas Gramedia, Jakarta, 2018.
  13. Lijhpart, Arend, Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, Routledge, United State, 2008.
  14. Marzuki, Suparman, Tragedi Politik Hukum HAM, Pustaka Pelajar- Pusham UII, Yogyakarta, 2011.
  15. Sartori, Giovanni, Parties and Party System: A Frameworks of Analysis, New York: Cambridge Unversty Press, 1976.
  16. Singka Valina, Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
  17. Yuda, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
  18. Yudoyono, Susilo Bambang, SBY Selalu Ada Pilihan- Untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Mendatang, Kompas, Jakarta, 2014.
  19. Jurnal
  20. Arsil, Fitra, “Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak dan Presidential Tresshold”, Jurnal Ketatanegaraan, Volume 005 November 2017.
  21. Asrinaldi, “Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No. 2 Desember 2013.
  22. Ghoffar, Abdul, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain” Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018.
  23. Huda, Ni’matul, “Hak Prerogatif presiden Dalam Hukum Tata Negara Indonesia” Jurnal Ius Quia Iustum, Nomor 18 Volume 8 Oktober 2001.
  24. Ichwanuddin, Wawan, “Absennya Pengawasan Politik DPR era Reformasi”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2012.
  25. Nurhasim, Moh, “Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia” Jurnal Penelitian Politik, Volume 16, No. 2 Desember 2019.
  26. Mainwaring, Scott, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination”, Comparative Political Studies Journal, Vol, 26 No.2 July 1993.
  27. Riwanto, Agus, “Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol. 21 Oktober 2014.
  28. Romli, Lili, “Refomasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, Jurnal Politica, Volume 2, Nomor 2, November 2011.
  29. ______, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi”, Jurnal Politica, Volume 8 Nomor 2 November 2017.
  30. Russell, Meg, “Rethinking Bicameral Strength: A Three- Dimensional Approach” The Journal of Legislative Studies, Volume 19 Issue 3, 27 April 2013.
  31. Sri Yanuarti, Sri dan Nurhasim, Moh, “Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang memperkuat Sistem Presidensial”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No. 2 Desember 2013.
  32. Susanto, Mei, “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden”, Jurnal Yudisial, Volume 9 Nomor 3, Desember 2016.
  33. Zuhri, Sholehudin dkk, “Kekuasaan Partai Simple Majority Dalam Formulasi Kebijakan” International Journal of Government and Social Science, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018.
  34. Penelitian, Makalah & Artikel
  35. Arifin Mochtar, Zainal, “Koalisi-Oposisi Dalam Sistem Presidensial”, Opini Harian Kompas 10 Juli 2019.
  36. Baswedan, Anies, dkk, “Menakar Kinerja Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono”, Update Indonesia-Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial, Volume V Nomor 7 November 2010, The Indonesian Institute.
  37. Fernandez, Arya, “Risiko Koalisi Gemuk”, Opini Harian Kompas 3 Agustus 2019.
  38. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), “Kinerja Legislasi DPR 2014-2019”, Jakarta, 2019.
  39. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ambang Batas Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Batas Perolehan Suara Sah Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019. Sekertariat KPU RI, Jakarta, 2019.
  40. Koran Tempo, 15 Agustus 2019, “Menteri Partai vs Profesional”.
  41. Laporan Sidang Paripurna DPR RI, Laporan Panitia Angket DPR RI Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 14 Februari 2018.
  42. Legowo, A. Tomy, “Menyorot Kinerja Legislasi DPR 2004-2009” Opini, Majalah Parlementaria Masa Bakti Anggota DPR 2004- 2009, Jakarta, Edisi Khusus 29 September 2009.
  43. Majalah Parlementaria Dinamika DPR Periode 2009-2014, Edisi 116 Th. XLIV, Jakarta, 2014.
  44. Margret, Anna, dkk, Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014, Pusat Kajian Politik (Puskapol-Fisip UI) Kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Universitas Indonesia. Jakarta, 2014.
  45. Muhtadi, Burhanudin, “Plus-Minus Koalisi Obesitas” Opini Media Indonesia, 19 Oktober 2019.
  46. Nurhasim, Moch “Menjadi Oposisi Politik” Opini Harian Kompas 17 Juli 2019.
  47. Mainwaring Scott, dan Mathew Shugart, Mathew, “Juan Linz, Presidentialism and Democracy, a Critical Appraisal, Working Papper #200, July 1993, The Hellen Kellog Institute-International Studies.
  48. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Semua Harus Terwakili: Studi mengenai MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan, PSHK, Jakarta, 2000.
  49. Ramadhana, Kurnia, “Masa Tersuram Pemberantasan Korupsi” Opini Harian Koran Tempo, 30 Desember 2019.
  50. Rishan, Idul, “Koalisi-Oposisi”, Kolom Analisis, Harian Kedaulatan Rakyat, 9 Juli 2019.
  51. ______, “Amandemen Konstitusi dan Koalisi Partai”, Kolom Opini, Tempo, 13 Agustus 2019.
  52. Saefulloh Fatah, Eep, “Koalisi Tanpa Dagang Sapi”, Kolom Pakar, Media Indonesia, 21 April 2014.
  53. Surat Kabar Media Indonesia 11 November 2019, Politik Hukum, “Pokok Target Rendah Demi Mutu Legislasi”.
  54. Yuda, Hanta, “Utak-Atik Koalisi Politik” Opini Media Indonesia, 12 Januari 2018.