Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- ENCJ Project Team, Council For The Judiciary Report 2010-2011, With the support of the European Union, 2011.
- Fajrul Falaakh, Mohammad, Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Indrayana, Denny, Negara antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, 2008.
- Komisi Yudisial RI, Perbandingan Komisi Yudisial di beberapa Negara, Sekjen KYRI-USAID, Jakarta, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005.
- Naskah Komperhensif, Perubahan UUDN Republik Indonesia Tahun 1945, 2008, Buku VI Kekuasaan Kehakiman; Perubahan UUD mengenai Komisi Yudisial, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Pompe, Sebastian, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012.
- Sugeng Istanto, F., Penelitian Hukum, Cv Ganda, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010.
- Voermans, Wim, Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 1999.
- Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 157.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 106.
- Putusan Mahkamah Konstitusi
- Putusan MK Nomor 27-PUU/XI/2013.
- Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015.
- Deklarasi Internasional
- Siracusa Principle 1981.
- IBA Minimum Standards of Judicial Independences 1982.
- Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice 1983.
- UN Basic Principles of the Independence of Judiciary 1985.
- Beijing Principles 1995.
- The Bungalore Principles of Judicial Conduct 2002.
- Jurnal, Makalah, dan Penelitian
- Peter Mc Cormick, “Selecting Trial Court Judges; A Comparison of Contemporary Practice†Study Commissioned by the Commission of Inquiry into the Appointment Process for Judges in Quebec, Canada, 1 September 2010.
- Global Corruption Report, Corruption in Judicial System, Transparancy Internasional; Cambridge University Press, New York, 2007,
- Oce Madril, “Perbandingan Komisi Yudisial Di Asiaâ€, Bunga Rampai Komisi Yudisial-Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih, Jakarta, 2011.
References
Buku
Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
ENCJ Project Team, Council For The Judiciary Report 2010-2011, With the support of the European Union, 2011.
Fajrul Falaakh, Mohammad, Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
Indrayana, Denny, Negara antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, 2008.
Komisi Yudisial RI, Perbandingan Komisi Yudisial di beberapa Negara, Sekjen KYRI-USAID, Jakarta, 2014.
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005.
Naskah Komperhensif, Perubahan UUDN Republik Indonesia Tahun 1945, 2008, Buku VI Kekuasaan Kehakiman; Perubahan UUD mengenai Komisi Yudisial, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Pompe, Sebastian, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012.
Sugeng Istanto, F., Penelitian Hukum, Cv Ganda, Yogyakarta, 2007.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010.
Voermans, Wim, Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 1999.
Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 157.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 106.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK Nomor 27-PUU/XI/2013.
Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015.
Deklarasi Internasional
Siracusa Principle 1981.
IBA Minimum Standards of Judicial Independences 1982.
Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice 1983.
UN Basic Principles of the Independence of Judiciary 1985.
Beijing Principles 1995.
The Bungalore Principles of Judicial Conduct 2002.
Jurnal, Makalah, dan Penelitian
Peter Mc Cormick, “Selecting Trial Court Judges; A Comparison of Contemporary Practice†Study Commissioned by the Commission of Inquiry into the Appointment Process for Judges in Quebec, Canada, 1 September 2010.
Global Corruption Report, Corruption in Judicial System, Transparancy Internasional; Cambridge University Press, New York, 2007,
Oce Madril, “Perbandingan Komisi Yudisial Di Asiaâ€, Bunga Rampai Komisi Yudisial-Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih, Jakarta, 2011.