Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- AM. Tri Anggraini, Pendekatan Per Se Ilegal dan Rule of Reason, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006
- Christopher L. Sagers, Antitrust, Second Edition, USA, Wolters Kluwer Law&Business, 2014.
- D. Schaffmeister et. al., Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/02/sp-vlcc.pdf, Akses 22 September 2017.
- https://news.detik.com/berita/d-3567145/vonis-e-ktp-hakim-irman-sugiharto-terbukti-salahgunakan-wewenang, Akses 12 Oktober 2017.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind. Hill.Co., 1997.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana:Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Knud Hansen et. al., Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta: Katalis, 2001.
- Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- news.detik.com/berita/570691/ada-2-penyimpangan-pengadaan-tinta-pemilu, “Ada 2 Penyipangan Pengadaan Tinta Pemilu,†Akses 5 Maret 2017.
- Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2. Jakarta: Kencana, 2008
- Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses International.
- Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina.
- Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004 Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004.
- Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2012 Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012.
- Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983.
- Putusan Mahkamah Agung No. 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.
- Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol7230/soal-tender-indomobil-ma-batalkan-putusan-pn-dan-kppu, “Soal Tender Indomobil MA Batalkan Putusan Putusan PN dan KPPU,†16 Januari 2003.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol13157/pengadaan-tinta-pemilu-juga-melanggar-uu-anti-monopoli, “Pengadaan Tinta Pemilu Juga Melanggar UU Anti Monopoliâ€, Akses 5 Maret 2017.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol15346/kkn-penyakit-yang-menjangkiti-pengadaan-barangjasa-pemerintah-, “KKN, Penyakit yang Menjangkiti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kamis,†24 Agustus 2006.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol15371/masih-ada-dualisme-pengaturan-pengadaan-jasa-konstruksi-, “Masih Ada Dualisme Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi,†Akses 29 Agustus 2006.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol18357/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat, “Persekongkolan Tender sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat,†Akses 22 September 2017.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol5693/lanjutan-kasus-tender-indomobil-di-kejagung-tergantung-ekspose, “Lanjutan kasus tender Indomobil di Kejagung tergantung ekspose,†Akses 22 September 2017.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol5719/mengurai-benang-kusut-tender-indomobil, “Mengurai Benang Kusut Tender Indomobil,†Akses 21 Februari 2017.
- www.hukumonline.com/berita/baca/hol7230/soal-tender-indomobil-ma-batalkan-putusan-pn-dan-kppu, “Soal Tender Indomobil MA Batalkan putusan PN dan KPPU,†Akses 22 September 2017.
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c6424cee54ac/kppu-akan-gandeng-lkpp-atasi-kasus-persekongkolan-tender, “KPPU Akan Gandeng LKPP Atasi Kasus Persekongkolan Tender,†12 Agustus 2010.
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf7563e8e446/menkeu-akui-maraknya-korupsi-di-pengadaan-barang-dan-jasa-, “Menkeu Akui Maraknya Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa,†02 Desember 2010.
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt5105fbb6b7ac6/kppu-nilai-inefisiensi-proyek-pemerintah-rp8-6-t, “KPPU Nilai Inefisiensi Proyek Pemerintah Rp8,6 T,†Akses 28 Januari 2013.
- www.kppu.go.id/docs/laporan_tahunan/laporan%20kppu%202009%20230511.pdf, Akses 12 Agustus 2010.
- www.kppu.go.id/docs/laporan_tahunan/laporan_tahunan_2008.pdf. Akses 12 Agustus 2010.
- www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=480&coid=2&caid=30, “Kejagung hentikan penyelidikan Indomobil,†Akses 22 September 2017.
References
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
AM. Tri Anggraini, Pendekatan Per Se Ilegal dan Rule of Reason, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006
Christopher L. Sagers, Antitrust, Second Edition, USA, Wolters Kluwer Law&Business, 2014.
D. Schaffmeister et. al., Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/02/sp-vlcc.pdf, Akses 22 September 2017.
https://news.detik.com/berita/d-3567145/vonis-e-ktp-hakim-irman-sugiharto-terbukti-salahgunakan-wewenang, Akses 12 Oktober 2017.
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind. Hill.Co., 1997.
Jan Remmelink, Hukum Pidana:Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Knud Hansen et. al., Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta: Katalis, 2001.
Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
news.detik.com/berita/570691/ada-2-penyimpangan-pengadaan-tinta-pemilu, “Ada 2 Penyipangan Pengadaan Tinta Pemilu,†Akses 5 Maret 2017.
Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2. Jakarta: Kencana, 2008
Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses International.
Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina.
Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004 Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004.
Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2012 Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012.
Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983.
Putusan Mahkamah Agung No. 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993.
Putusan Mahkamah Agung No. 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.
Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol7230/soal-tender-indomobil-ma-batalkan-putusan-pn-dan-kppu, “Soal Tender Indomobil MA Batalkan Putusan Putusan PN dan KPPU,†16 Januari 2003.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol13157/pengadaan-tinta-pemilu-juga-melanggar-uu-anti-monopoli, “Pengadaan Tinta Pemilu Juga Melanggar UU Anti Monopoliâ€, Akses 5 Maret 2017.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol15346/kkn-penyakit-yang-menjangkiti-pengadaan-barangjasa-pemerintah-, “KKN, Penyakit yang Menjangkiti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kamis,†24 Agustus 2006.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol15371/masih-ada-dualisme-pengaturan-pengadaan-jasa-konstruksi-, “Masih Ada Dualisme Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi,†Akses 29 Agustus 2006.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol18357/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat, “Persekongkolan Tender sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat,†Akses 22 September 2017.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol5693/lanjutan-kasus-tender-indomobil-di-kejagung-tergantung-ekspose, “Lanjutan kasus tender Indomobil di Kejagung tergantung ekspose,†Akses 22 September 2017.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol5719/mengurai-benang-kusut-tender-indomobil, “Mengurai Benang Kusut Tender Indomobil,†Akses 21 Februari 2017.
www.hukumonline.com/berita/baca/hol7230/soal-tender-indomobil-ma-batalkan-putusan-pn-dan-kppu, “Soal Tender Indomobil MA Batalkan putusan PN dan KPPU,†Akses 22 September 2017.
www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c6424cee54ac/kppu-akan-gandeng-lkpp-atasi-kasus-persekongkolan-tender, “KPPU Akan Gandeng LKPP Atasi Kasus Persekongkolan Tender,†12 Agustus 2010.
www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf7563e8e446/menkeu-akui-maraknya-korupsi-di-pengadaan-barang-dan-jasa-, “Menkeu Akui Maraknya Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa,†02 Desember 2010.
www.hukumonline.com/berita/baca/lt5105fbb6b7ac6/kppu-nilai-inefisiensi-proyek-pemerintah-rp8-6-t, “KPPU Nilai Inefisiensi Proyek Pemerintah Rp8,6 T,†Akses 28 Januari 2013.
www.kppu.go.id/docs/laporan_tahunan/laporan%20kppu%202009%20230511.pdf, Akses 12 Agustus 2010.
www.kppu.go.id/docs/laporan_tahunan/laporan_tahunan_2008.pdf. Akses 12 Agustus 2010.
www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=480&coid=2&caid=30, “Kejagung hentikan penyelidikan Indomobil,†Akses 22 September 2017.