Main Article Content

Abstract

Hampir bisa dikatakan, bahwa problematika yang berkaitan dengan perburuhan adalah muncul bersamaan dengan munculnya perindustrian yang kian pesat, sejauh mana usia perindustrian kita, setua itu juga usia problema perburuhan. Tentu, semenjak itu juga penyelesaian terhadap masalah itu harus ditangani, meski, baru dengan lahirnya UU No.5 tahun 1986 masalah itu masuk kompetensi PTUN. Ternyata, ada sisi-sisi perbedaan sebelum kelahiran Undang-Undang tersebut dibandingkan dengan sesudah kelahiran undang-undang tersebut.

Keywords

Peradilan Tata Usaha Negara Buruh

Article Details

Author Biography

Ni'matul Huda, Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
How to Cite
Huda, N. (2006). Penyelesaian Perselisihan perburuhan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1(3), 53–65. https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss3.art7

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Hanami T. Blanpain R., Industrial Conflict
  3. Resolution in Market Economics,
  4. Deventer; Kluwer Law and Taxation
  5. Publisher, 1987.
  6. JumalHukum No.3 Vol. /• 1995
  7. Hartono Widodo dan Judiantoro, SegiHukum
  8. Penyelesaian Perselisihan PerbU'
  9. ruhan, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
  10. HP. Rajagukguk - Koko Kosidin, Bahan
  11. Pehataran Hukum Perburuhan,
  12. Kerjasama Pemerintah Indonesia -
  13. Belanda, Bandung, 1989.
  14. Iman Soepomo,Hukum Perburuhan Bidang
  15. Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta,
  16. ^ Pengantar Hukum Perbu'ruhan,
  17. Djambatan, Cetakan Ketujuh, Jakarta,
  18. Koko Kosidin, Penyelesaian Perselisihan
  19. Perburuhan, UNSIKA,Bandung, 1992.
  20. Ramdlon Naning, Perangkat Hukum
  21. Hubungan Perburuhan (Industrial
  22. Pancasila), Ghalia Indonesia, Jakarta,
  23. R. Subekti danRTjhrosudibid, KitabJJndang'
  24. Vndang Hukum Perdata, Pradnya
  25. Paramita, Jakarta, 1983.
  26. ^BungaRampaiHukum Tata Negara
  27. dan Hukum Administrasi Negara,
  28. Jurusan HTN FH-UII, Yogyakarta,
  29. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang
  30. Penyelesaian Perselisihan Per
  31. buruhan.
  32. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang
  33. Peradilan Tata Usaha Negara.
  34. Berita Buana, 6 Juli 1982.