Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

sri hastuti puspitasari

Abstract

Pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi pasca perubahan UUD Tahun 1945 salah satunya dilatar belakangi oleh adanya fenomena penguatan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di masa transisi demokrasi melalui perubahan UUD Tahun 1945. Namun pelibatan ini berpotensi melahirkan sejumlah problematika, di antaranya adalah kewenangan DPR yang sangat menentukan dalam proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi yang dapat menimbulkan persoalan terjadinya politisasi. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah: pertama, mengapa DPR dilibatkan dalam pengisan hakim agung dan hakim konstitusi; Kedua, apakah pelibatan tersebut sejalan dengan asas separation of power dan check and balance?. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, dengan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi merupakan bagian dari proses demokrasi yang mulai berjalan di masa transisi pasca Orde Baru. Pelibatan DPR tersebut juga merupakan penyimpangan dari asas separation of power, bahkan praktek pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ternyata justru tidak mencerminkan asas check and balance karena DPR begitu menentukan dari semua proses seleksi.

Keywords

The house of representatives; democracy, separation of power, check and balance

Full Text:

PDF

References

Buku

Beetham, David (edt) Defining and Measuring Democrcy, Sage Publication, Ltd London, 1994.

Cunningham, Frunk, Theories Of Democracy: A Critical Introduction, Routledge, New York, 2002.

Ehrmann, Henry W. (edt), Democracy in Changing Society, Frederick A Preager Publishers, USA, 1964.

Held, David, Models of Democracy, Third Edition, Polity Press, Cambridge, UK, 2008.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (editor), buku bunga rampai berjudul Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Edisi pertama, Cetakan ke- 4, Jakarta, 2008.

Montesquieu,The Spirit Of Law, (De I’esprit Des lois), terjemahan Anne M.Cohler et all, Fisrt Publication, Cambridge University Press, UK, 1989.

O’Donnel, Gullermo dan Philippe Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi (Transition To Democracy), Cetakan pertama, LP3ES, Jakarta, 1993.

Pane, Nina dkk, Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017

Wade, E.C.S and G. Godfrey Phillips, Constitutional Law, An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Locaal Government and The Constitutional Relations Of The British Commonwealth, New Impression, Longmans, Green and Co, Great Britain, London, 1957.

Warrren, Harris G., Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen, Our Democracy at Work, Prentice-Hall,Inc, USA, 1963.

Jurnal dan Hasil Penelitian

Beetham, David, “Parliament and Democracy In The Twenty-First Century, Inter-Parliamentary Union”, 2006. Diakses dari archive.ipu.org//pdf/ publications/democracy_en.pdf, tanggal 14 November 2017

Gerangelos, Peter A, dalam “The Separation Power and Legislative Interfence in Pending Cases”, artikel dalam Sydney Law Review Vol.30:61, Tahun 2008, diakses dari :www%.austlii.edu.au/au/journals/sydLawRw/2008/ 3.html, diakses 7 September 2018.

Harijanti, Susi Dwi, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasidan Pengekangan Diri”, artikel dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21, No. 4, Yogyakarta, Oktober 2015.

Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati, 2016,“Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi”, artikel dalam e-Jurnal Lentera Hukum, Volume 4.Issue I, hlm 1, 8-12, diakses dari https://journal.unej.ac.id/index.php/eJLH/ article/download/5267/3986/, 7 Juli 2018

Johnson, John K. and Robert T. Nakamura, “A Concept Paper on Legislatures and Good Governance”, makalah untuk UNDP, hlm 1-5, diakses dari https://pdfs.semanticscholar.org/a8f1/f6d8a90d97bff63c3ac166f91d4e0b187260.pdf, 7 Sepetmebr 2018.

Marc F. Plattner,” Globalization and Self Government”, artikel dalam Journal Of Democracy Volume 13 July, 2002, hlm. 59. Diakses dari https://www.journaldemocracy.org/sites/default/files/Plattner.pdf, tanggal 19 Mei 2017.

Nugroho, Kris,”Konsolidasi Demokrasi”, artikel dalam Jurnal Masyarakat dan Politik, Th XIV. No 2, April 2001.

Savitri, Diah, “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung”, artikel dalam Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 2 Desember 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Risalah Sidang Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014,Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, diakses dari www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses 13 September, 2017.

Republik Indonesia, Dokumen Sidang Komisi III DPR RI tentang Pengusulan Calon Hakim Konstitusi Usulan DPR RI, 2003, 2008, 2009, 2013, 2014, dan 2018, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2018.

Website

Gyong, John Emmanuel,”Good Governance and Accountability in a Democarcy”, diakses paperity.org/p/59183688/good-governance-and-accountability-in-a-democracy. Tanggal 22 Mei 2018.

Hutchinson, Terry and Nigel Duncen,”Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research”, Quensland University of Technology, Deakin University School of Law, 2012, diakses dari eprints.qut.edu.au/54819/2/54801.pdf, tangggal 26 Desember 2015.

Longley, Robert,” Separation of Power and Check and Balance in U.S Constitution”, diakses dari https://www.thoughtco.com/separation-of-powers-3322394, 13 Juli 2018.

Urbinati, Nadia, ”Political Representation As A Democratic Process”, diakses dari www.rediscriptions.if/media/upload/.../Urbinati_06_pdf, tanggal 7 September 2018.



Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia

ISSN 0854-8498 (print), 2527-502X (online)
Published by:  Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia

Creative Commons License

JHIusQuiaIustum at http://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.