Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
structing the National Commission for Human Rights's task couldbe brought into reality.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Attamimi. A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Dalam Penyelenggaraan
- Pemerintahan Negara. Suatu StudiAnalisis Mengenai
- Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Daiam Kumn Waktu Peiila
- -----.I- Pelita iV", DisertasiDoktordi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Komnas HAM. "Peranan dan Kedudukan Komnas HAMSesusidengan TAP MPR No. XVIl/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia." Makalah dalam seminar memperingaf/50 tahun PIAGAM HAM. Diselenggarakan oleh Universitas
- Kristen Indonesia, Jakarta: 16 Desember 1998.
- -------,Laporan Komnas HAM Tahun 1999, Jakarta: Komnas HAM, 1999.
- -------,Laporan Komnas HAM Tahun 2000, Jakarta: Komnas HAM, .2000.
- Lay, Cornells dan Pratikno. Komnas HAM dibawah Rezim Otoritarian, FISIPOL UGM, 1998.
- Purbacarakah, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Peneiusuri Sosiologi Hukum Negara. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Kedudukan dan Peran Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Thesis
- pada Program Pascasarjana llmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Repubiik Indoensia, Tap MPR No ill/MPR/ 1978.
- ---------, Tap MPR No XVII/MPR/1998.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
- Manusia. Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak
- Asasi Manusia. Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000
- Nomor 208 dan Tambahan Lembaran NegaraRepubiik IndonesiaNomor4026.
References
Attamimi. A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara. Suatu StudiAnalisis Mengenai
Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Daiam Kumn Waktu Peiila
-----.I- Pelita iV", DisertasiDoktordi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Komnas HAM. "Peranan dan Kedudukan Komnas HAMSesusidengan TAP MPR No. XVIl/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia." Makalah dalam seminar memperingaf/50 tahun PIAGAM HAM. Diselenggarakan oleh Universitas
Kristen Indonesia, Jakarta: 16 Desember 1998.
-------,Laporan Komnas HAM Tahun 1999, Jakarta: Komnas HAM, 1999.
-------,Laporan Komnas HAM Tahun 2000, Jakarta: Komnas HAM, .2000.
Lay, Cornells dan Pratikno. Komnas HAM dibawah Rezim Otoritarian, FISIPOL UGM, 1998.
Purbacarakah, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Peneiusuri Sosiologi Hukum Negara. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
Puspitasari, Sri Hastuti. "Kedudukan dan Peran Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Thesis
pada Program Pascasarjana llmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
Repubiik Indoensia, Tap MPR No ill/MPR/ 1978.
---------, Tap MPR No XVII/MPR/1998.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak
Asasi Manusia. Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000
Nomor 208 dan Tambahan Lembaran NegaraRepubiik IndonesiaNomor4026.