Main Article Content

Abstract

The implementation of criminal sanction committed by the corporations is not regulated clearly on the Act No. 23/1997. It does not determine definitely, who must be responsible, whether the director of the corporation orthe people who has the authority that can be threaten by prison sentence. Besides that, the sanction to individual who damages or pollutes the environment is higher than it's committed by the corporation. However, it is
necessarily to develop the Environmental Management Act.

Keywords

Environmental Management Act Act No. 23/1997

Article Details

How to Cite
Harahap, Z. (2016). Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 12(30), 275–287. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art9

References

  1. Barda Nawawi Arief, 2001, Masaiah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Penerbit PI. Citra Aditya
  2. JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:275 - 287
  3. Harahap. Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Ungkungan... Bakti, Bandung.
  4. Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, Hukum Tata Ungkungan, Edisi ketujuh, Cetakan ketujuh belas, Gadjah Mada University
  5. Press,Yogyakarta.
  6. M. Hamdan, 2000, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
  7. Muladi, Prinsip-prinsip DasarHukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang.
  8. Rachmadi Usman, 2003, Pembaharuan Hukum Ungkungan Nasional, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
  9. Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan
  10. Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.