Vol 5, No 4 (2020)

OKTOBER 2020

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia memang selalu menarik untuk dikaji. Jurnal Lex Renaisance Vol. 5, No. 4 Edisi Oktober 2020, akan menyajikan sejumlah artikel menarik dan aktual. Diawali dengan menyajikan tulisan Muhammad Isra Mahmud yang dengan judul “Peran Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan oleh Kader Partai Politik) menganalisis tentang kedudukan partai politik sebagai subjek hukum privat dan peran vicarious liability dalam upaya pemidanaan badan hukum partai politik. Selanjutnya Reva Amalia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Cybersquatting di Indonesia” yang memberi gagasan penguatan perlindungan hukum terhadap kejahatan cybersquatting di Indonesia. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi bagus dan dikenal masyarakat luas Tindakan tersebut tentu akan merugikan nama baik perusahaannya. Artikel berikutnya, tulisan Sheila Maulida Fitri, mengkaji konsep pencemaran nama baik yang tidak ditinjau dari hukum pidana karena dinilai tidak efektif, namun dikaji dari pespektif hukum perdata. Artikelnya berjudul “Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran  Hukum Perdata Murni”. Penulis meyakini penyelesaian melalui hukum perdata sangat tepat mengingat pencemaran nama baik mayoritas terjadi antar sesama individu. Artikel lain yang juga sangat menarik tentang pro kontra operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK yang ditulis oleh Muhammad Alfin Saputra. Artikel ini mengangkat persoalan apakah OTT oleh KPK sesuai dengan konsep tangkap tangan dalam KUHAP.

Tulisan Hana Aulia Putri yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi” menarik untuk didalami karena kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin di Kabupaten Singingi masih cukup tinggi. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi. Artikel menarik berikutnya membahas persoalan pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng, yang ditulis oleh Yuniar Hayu Wintansari berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia”.Penulis antara lain menyimpulkan bahwa dari sisi kepastian hukum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah sesuai, tetapi apabila didasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan, pertimbangan hukum KPPU lebih tepat karena berlaku adil terhadap masyarakat luas yang dirugikan oleh harga minyak goreng. Persoalan berikutnya tentang urgensi regulasi digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Urfi Amrillah dengan judul “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia” menarik untuk didalami karena selama ini  digital banking hanya diatur dalam Peraturan OJK, sehingga belum mampu mengatasi persoalan risiko yang terjadi pada implementasi digital banking bagi perbankan syariah.

Selain artikel yang sudah kami uraikan sekilas di atas, beberapa artikel lain yang juga menarik tidak dapat kami uraikan di sini karena terbatasnya tempat untuk menuangkannya. Untuk itu, kami mempersilakan pembaca untuk menikmatinya secara utuh dalam jurnal edisi Oktober 2020 ini.

Akhir kata, semoga Jurnal Lex Renaisance yang dapat menambah wawasan, mencerahkan, dan memberi manfaat bagi setiap kalangan khususnya di bidang ilmu hukum. Masih banyak artikel-artikel lain yang akan tentunya menambah wawasan pembaca Jurnal Lex Renaisance. Harapannya, akan ada penulis-penulis lain yang terinspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Tidak lupa, terimakasih kami ucapkan kepada mitra-mitra reviewer yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan pengoreksian terhadap artikel-artikel ini, dan apresiasinya setingg-tingginya kami berikan kepada penulis untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian prakata ini disampaikan.

Selamat membaca!

 

Wabillahittaufiq wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Table of Contents

Articles

 
Muhammad Isra Mahmud(1),
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
767-779
 
Reva Amalia(1),
(1) Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
780-791
 
Sheila Maulida Fitri(1),
(1) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
PDF
792-805
 
Muhammad Alfin Saputra(1),
(1) Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
806-818
 
Aditya Candra Pratama Sutikno(1),
(1) Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
819-830
 
Evi Yanti(1),
(1) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
831-844
 
Siti Rahmawati(1),
(1) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
845-862
 
Hana Aulia Putri(1),
(1) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
863-876
 
Muhammad Ulinnuha(1),
(1) Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
877-894
 
Yuniar Hayu Wintansari(1),
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
895-911
 
Dipadary Abiyudara(1),
(1) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
912-927
 
Muhammad Urfi Amrillah(1),
(1) Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
928-945
 
Dede Anggara Saputra(1),
(1) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
946-961
 
Fakhrurrozi Arrusadi(1),
(1) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
962-973
 
Kenyatun Kenyatun(1),
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
PDF
974-990