Archives


2012

Cover Page

No 77: Volume XXXIV Nomor 77 Juli 2012

Problematika ekonomi nasional Indonesia semakin tepapar dengan berbagai problem yang serius. Naiknya taraf ekonomi kehidupan penduduk Indonesia adalah suatu fakta yang bukan saja harus diakui, namun juga menjadi suatu modal dasar bagi akselerasi pembangunan ekonomi. Namun, adalah suatu hal yang faktual juga, bahwa ekonomi di Indonesia masih mengidap beberapa kelemahan, utamanya adalah masih kurangnya independensi atau kemandirian. Banyaknya produk-produk impor yang mendorong pembiayaan konsumsi yang sangat tinggi adalah suatu hal yang harus diantisipasi oleh program pembangunan ekonomi kedepan. Di samping tingginya ketergantungan impor menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, hal tersebut juga tidak dapat memacu produktifitas dalam negeri.

Sehingga, di antara isu utama yang layak mendapat perhatian adalah masalah bagaimana politik ekonomi harus selalu berpihak pada kepentingan nasional. Penguatan daya beli harus diimbangi dengan dorongan untuk pengembangan kewirausahaan (enterpreunership). Di samping itu, berbagai faktor yang mendorong pada fluktuasi neraca perdagangan haruslah dilakukan. Berkenaan dengan itu maka pada penerbitan jurnal UNISIA volume ini, diangkat berbagai masalah pembangunan ekonomi, termasuk keterkaitannya dengan pendidikan, serta yang menarik, juga bagaimana konsep pembangunan ekonomi harus selalu bereksperimen untuk melahirkan terobosan. Dalam hal ini, menarik juga melihat bagaimana pembangunan ekonomi dianalisis dari perspektif Islam.

Artikel yang berjudul Langkah Strategis Menghadapi Situasi Ekonomi-Politik Indonesia, mendiskusikan tentang problem kontemporer yang di hadapi Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Di tengah berbagai lilitan permasalahan politik dalam negeri, juga ada masalah tekanan internasional. Untuk itu direkomendasikan dalam artikel ini agar penegakan etika ekonomi berbasis budaya, serta keterlibatan dalam globalisasi perlu diperhatikan. Sedangkan artikel Kajian Empiris Fluktuasi Neraca Perdagangan Indonesia membicarakan berbagai hal yang secara signifikan mempengaruhi neraca perdagangan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, meskipun dalam artikel ini, untuk jangka pendek disimpulkan bahwa hanya PDB (Produk Domestik Bruto) dan inflasi yang ternyata mempengaruhi hal tersebut.

Dalam level yang lebih rendah, sorotan terhadap kondisi investor dan kualitas auditor dalam kasus perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) juga dianalisa dalam artikel yang lain. Selain itu model investasi Islam dibahas dalam konteks untuk menemukan system investasi alternative dari system yang selama ini telah dipraktekkan. Selanjutnya, tentu tidak dapat dilupakan dua faktor yang akan berpengaruh secara signifikan, ialah faktor tata kelola pemerintahan dan system pendidikan. Untuk itu, dua artikel menyajikan hal tersebut, pertama, perlunya perubahan paradigma dari new public management ke new public governance, dan artikel selanjutnya tentang peranan pendidikan Islam dalam membumikan kewirausahaan di Indonesia. Masih terkait pendidikan, sebagaimana pendidikan karakter merupakan isu panting dalam hal ini, maka pendidikan agama dalam awal-awal masa pendidikan juga didiskusikan dalam artikel pada volume kali ini.  

Cover Page

No 76: Tahun XXXIV Triwulan I 2012

Dinamika politik dan ekonomi, telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Meski sudah leblh dari satu dekade gerakan reformasi terjadi, namun berbagai tujuan, antara lain adalah stabilisasi berbagai sistem yang mapan dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat belum juga dapat diwujudkan secara proporsional. Memang berbagai perubahan sudah dilakukan, dan terus akan dilakukan, namun pencapaian berbagai tujuan reformasi memang masih harus terus diupayakan.

Agenda perubahan politik, utamanya adalah untuk mencapai tata pemerintahan dan kehidupan bernegara yang baik, yang mengakomodasi berbagai keperluan transparansi, keadilan dan akuntabilitas, memang bukanlah suatu hal yang sederhana. Pada awalnya, format kelembagaan, sistem politik dan pemerintahan yang banyak dilakukan berbagai Negara maju, merupakan suatu hal yang cukup menggoda. Memang, dalam praktek yang terjadi di berbagai negara maju, berbagai model yang diterapkan telah mampu melahirkan kehidupan bernegara yang memenuhi berbagai harapan sebagian besar dari cita-cita reformasi. Atas dasar itulah kemudian, reformasi di Indonesia pun melakukan perubahan dengan cara mengadopsi berbagai sistem dan model politik, kelembagaan dan pemerintahan yang di negara maju nampak telah berhasil mewujudkan kehidupan yang relatif iebih baik daripada negara-negera berkembang.

Pada akhirnya memang nampak, perubahan berbagai sistem politik, kelembagaan dan pemerintahan di Indonesia pun secara bertahap telah mengadopsi berbagai model di negara maju tersebut. Namun, suatu hal yang dapat dilihat dengan jelas bahwa dengan proses adopsi tersebut, ternyata tidak secara serta merta kemudian menjadikan kehidupan bernegara menjadi sebaik yang dicita-citakan. Apa yang disebut kultur dan pola yang sudah membudaya daiam tradisi bernegara tidak dapat diformat dengan cepat. Apa yang disebut dengan demokrasi tanpa spirit adalah sebuah ungkapan yang dapat dengan mudah menjeiaskan bahwa berbagai perubahan sistem politik, kelembagaan dan pemerintahaan berjalan dengan tanpa spirit, lebih hanya menitikberatkan prosedur saja.

Karena itulah, maka meski sistem dan tatanan baru telah dibuat, mentalitas masih belum berubah, dan yang menyedihkan, justru berbagai sistem dan tatanan itu tidak dapat bekerja secara normal dan berefek yang Iebih buruk dalam beberapa hal dibandingkan dengan sistem yang lama. Mulai munculnya ide-ide untuk beralih dari pemilihan langsung untuk kepala daerah menjadi pemilihan tidak langsung adalah sebuah contoh. Tidak terlepas dari hal itu adalah maraknya korupsi politik yang terjadi, dengan intensitas yang sangat tinggi dan skala yang massif, semuanya justru makin nampak di kala berbagai sistem dan tatanan dicoba untuk diperbarui dengan mengadopsi berbagai model yang di Negara asalnya dapat berjalan dengan baik.

Karena itulah, berbagai perubahan yang dilakukan, dan harus senantiasa dilakukan, tidak dapat ditempuh dengan cara taking for granted. Namun memerlukan berbagai pertimbangan yang melibatkan aspek yang komprehensif. Kultur bangsa Indonesia, dengan berbagai nilai budaya yang melingkupi dan melatarianya harusiah menjadi pertimbangan. Sehingga, perubahan tidak akan meiahirkan anakronisme yang justeru berefek sangat negatif.

Pada terbitan kali ini, Unisia mengangkat berbagai tema menarik terkait dengan perubahan politik kenegaraan serta sosial ekonomi. Terkait dengan politik kenegaraan, tema yang dibahas adalah seputar bagaimana isu federalism untuk dilihat secara lebih cermat. Bukan ide separasi yang penting, namun ada spirit yang dapat ditimba bagi proses perubahan. Karena, bukannya tanpa alasan federalism menjadi suatu model yang dipegang oleh banyak Negara maju. Di samping itu, konsep good governance sebagai suatu isu sentral bagi perubahan kehidupan bernegara, juga layak dicermati, utamanya dalam masalah prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Karena ini merupakan ranah yang memiliki kerentanan tinggi bagi terjadinya korupsi. Adalah wilayah ini yang menjadikan perebutan kekuasaan politik juga. Berbagai masalah lain juga diangkat dalam edisi kali ini untuk memberikan pencerahan bagi kepentingan reformasi yang berkelanjutan menuju kesempurnaan sistem.  


2011

Cover Page

No 75: Tahun XXXIII Triwulan VII 2011

Kualitas kehidupan sebuah masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor. Bukan hanya masalah ekonbmi, namun juga, antara lain, terkait masalah relasi soaial, pola hidup, kehidupan beragama, serta pemerintahaan yang akomodatif terhadap aspirasi rakyat. Kekurangan dari dari salah satu faktor tersebut akan mengakibatkan kelimpangan dalam kehidupan.

Memang, haruslah diakui bahwa permasalahan ekonomi menjadi faktor yang sangat dominan. Hal ini dikarenakan ekonomi memang merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dalam tingkat yang sangat awal. Namun, kemajuan ekonomi saja, pada gilirannya juga tidak akan dapat menyelesaikan problem pewujudan kualitas kehidupan yang baik. Harus ada pelibatan berbagai elemen. Pola relasi sosial yang mendukung terwujudnya hubungan harmonis antar individu, jeias berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas kehidupan. Lain daripada itu, aktualisasi kehidupan beragama juga menuntut untuk dilakukan secara adil. Bagaimana membangun paradigma kehidupan keagamaan dalam era yang serba global ini menjadi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai nilai islam yang sejalan dengan kemajuan kehidupan.

Untuk itu, dalam penerbitan kali ini, Unisia mengangkat berbagai aspek tersebut di atas agar dapat dilakukan analisis secara proporsional. Terkait masalah ekonomi. dua artikel membicarakan masalah kemiskinan. Pertama, mendiskusikan tentang analisis faktor-faktor penentu yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin regional di Indonesia. Sedangkan yang kedua, berbicara tentang kompetensi petani jagung lahan gambut di suatu tempat di Pontianak.

Kedua artikel tersebut menunjukkan betapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak faktor yang saling mempengaruhi. Disamping itu, petani, yang selalu diasosiasikan dengan kemiskinan, juga perlu mendapat perhatian. Salah satu mata rantai kemiskinan petani adalah efisiensi kerja petani, yang hal ini tentu sangat terkait dengan kompetensi. Memang, jarang dicermati bahwa ternyata kompetensi petani merupakan bagian dari permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Untuk itu kedua artikel terkait dalam penerbitan edisi kali ini sangat penting untuk dicermati lebih jauh.

Artikel lain yang cukup penting adalah bagiamana upaya peningkatan kualitas hidup dapat diwujudkan. Artikel yang bertajuk Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan, telah memberikan warna yang agak berbeda dari sisi upaya peningkatan kesejahteraan. Bahwa ternyata tidak dapat dipungkiri, aspek non material ini menjadi penting bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Pola hidup yang selalu memberikan maaf akan sangat mempengaruhi kualitas hidup. Sedangkan artikel yang berjudul implementasi Keterbukaan informasi Publik, bermaksud memberikan penekanan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu hak yang harus dinikmati oleh masyarakat. Meski tidak secara langsung, namun keterbukaan ini dapat menjadi indikator dari kondisi kualitas kehidupan masyarakat. Terpenuhinya hak-hak ini bagi masyarakat jeias akan menjadikan kehidupan kemasyarakat dan kehidupan bernegara semakin harmonis.

Malasah kegamaan dan kearifan lokal juga menjadi perhatian dalam penerbitan kali ini. Artikel terkait bagaimana ijtihad ekonomi mesti dilakukan di era globalisasi berupaya memberikan pemahaman bagaimana model keberagamaan dalam ranah ekonomi harus dilakukan. Mengingat masalah ekonomi memang merupakan masalah yang selalu berkembang, maka ijtihad dalam hal tersebut di era yang serba global menjadi penting untuk diwacanakan. Hal ini penting karena perlu adanya kesadaran bahwa agama islam memang dapat diberdayakan untuk membantu pemecahan masalah ekonomi.

Sedangkan artikel yang bertajuk Urgensi Revitalisasi Kearifan Lokal di Tengah Ancaman Bencana Alam di Indonesia, menjadi bagian lain dari upaya membangun kesadaran agama dan kearifan lokal bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan. Indonesia, yang dalam dekade terakhir ini banyak mengalami bencana, tentu memerlukan manajemen Kemanusiaan yang lebih baik, agar masyarakat di Indonesia dapat mempersepsikan bencana sebagai sesuatu yang wajar dan harus disikapi dengan mental yang kuat. Ketegaran sebuah masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana dapat dibangun dengan memberdayakan hal tersebut.

Lain dari itu semua, juga ada artikel- lain yang mengangkat isu manajemen, ialah terkait dengan manajemen tenaga kependidikan di perguruan tinggi, dan satu artikel yang berbicara tentang pergantian manajemen dalam lingkup perusahaan. Meski keduanya cukup menonjol perbedaannya namun, manajemen yang baik, baik dalam lingkup pendidikan tinggi maupun perusahaan perlu selalu diupayakan.

Cover Page

No 74: Volume XXXIII Nomor 74 Januari 2011

Waktu terus berputar mengubah dunia. Hidup memang selalu berubah. Tidak ada yang tidak berubah dalam hidup ini. Perubahan itu sendirilah yang tidak bembah. Milenium telah kita tinggalkan sepuluh tahun yang lalu, kini memasuki tahun ke-11 setelah milenium. Hari-hari ke depan dipenuhi tantangan sekaligus peluang. Harapan-harapan perubahan yang lebih balk pada masa mendatang dalam berbagai aspek kehidupan diupayakan mewujud menjadi kenyataan.

Dalam konteks perubahan itu, perkembangan sosial ekonomi Indonesia juga menggembirakan. Kendatipun dibayangi krisis di Eropa, terutama krisis Yunani yang terjadi awai triwulan II 2010, pemulihan ekonomi global yang semakin menguat di akhir tahun 2009 dan berlanjut pada tahun 2010 memberikan optimisme perkembangan ekonomi Indonesia di Tahun 2011. Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011 akan meningkat dibandingkan tahun lalu, didukung oleh kecenderungan pada indikator-indikator makro ekonomi naslonai, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan Impor.

Dari sisi ekonomi Syariah, perkembangan aplikasi ekonomi islam dalam berbagai bidangnya pada sepuluh tahun terakhir (2000 - 2010) juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Hal ini berbeda sekali dengan perkembangan aplikasi ekonomi islam dalam sepuluh tahun sebelumnya (1989 - 1999). Hal ini dapat diiihat dari jumlah institusi perbankan Syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 -1999 hanya ada2 BUS, 1 UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2003). Sedangkan pada kurun waktu 2000-2010, jumiah institusi perbankan Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (Statistik Perbankan Syariah, 2010:6).

Fenomena ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat perbedaan level perkembangan ekonomi slam antara dua kurun waktu tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu elaborasi, apakah faktor politik ekonomi pemerintah RI berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi Islam. Berbagai kajian tentang hal itu menghasilkan temuan bahwa perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi islam di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi islam. Perkembangan pesat tersebut dapat teriihat d'aiam berbagai bidang ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi islam, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, sukuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-Iain, ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan political will dalam bidang ekonomi islam berkontribusi positif bagi akselerasi pengembangan ekonomi islam di Indonesia.

Hadirnya sistem ekonomi Islam dengan berbagai aspek aplikasinya memiliki tujuan yang sangat mulia, antara lain: Pertama, memenuhi keperluan jasa keuangan dan perbankan bagi masyarakat (Islam dan Kristen) yang meyakini keharaman bunga. Kedua, dalam ranah keuangan dan perbankan, terciptanya dual banking system dan dual financial system di Indonesia memungkinkan terbukanya ruang persaingan yang sehat dan perilaku bisnis yang berasaskan nilai-nilai moral. Semua praktik ekonomi Islam berdasarkan prinsip Syariahlyang menjunjung etika, moral, dan keadilan yang menuntut pelaku ekonomi Syariah memiliki karakter yang baik dalam bertransaksi ekonomi. Misalnya ekonomi Islam melarang kegiatan usaha yang mengandung perjudian (maysir), jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihl), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi), barang atau jasa yang merusak moral dan berslfat mudarat, transaksi yang mengandung unsur siiap (risywah), dan lain-Iain yang bertentang dengan 111 etika, moral, dan keadilan. Dalam ranah ekonomi sektor keuangan, ekonomi-Islam juga telah menegaskan beberapa jenis transaksi yang tidak dibolehkan antara lain yaitu riba, taghrir, maysir, tadlis, dan ihtikar baik di Industri perbankan, pasar modal, asuransi Syariah dan Iain-Iain.

Ketiga, mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Karena pengembangan keuangan dan perbankan syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih baik. Keempat, mendorong peran keuangan dan perbankan dalam menggerakkan sektor rill dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah semestinyalah pemerintah terus memberikan insentif positif bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera yang berlandaskan nilai-nilai moral mulia. 





2007

Cover Page

Volume XXX Nomor 64 Juni 2007

Upaya untuk mempertemukan konsep pemikiran dan aplikasi di lapangan selalu menjadi wacana yang digulirkan dalam setiap aktivitas dan program terutamanya dalam bidang sosial. Persoalan yang mendasar adalah, apakah sebuah gagasan produk pemikiran seseorang dapat direspon secara positif dan dapat menyelesaikan masalah, atau sebatiknya masalah-masalah yang muncul dapat terselesaikan dengan teori-teori yang digagas oleh pemikiran seseorang. Dua pertanyaan tersebut akan dijawab melalaui beberapa tulisan para pakar dibidangnya dijurnal UNISIA edisi 64 ini. 

Beberapa persoalan hukum yang mewarnai edisi ini di antaranya masalah refleksi putusan bebas kasus korupsi dan illegal logging dalam perspektif hak-hak asasi manusia yang ditulis oleh Rusli Muhammad menggambarkan dampak kasus konjpsi dam illegal logging dalam kehidupan masyarakat yang tidak ditopang peran penegak hukum dalam menegakan keadilan yang berdampak pada rapuhnya perlindungan hak asasi manusia, yang menumt M. Syamsudin bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kejujuran, sosiai, agama dan hukum. Khusus kasus korupsi kelihatannya menjadi mata rantai yang sangat panjang karena berdampak pada citra bangsa Indonesia yang sangat paradok dengan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Persoalan ini semakin menarik dikaji karena pada tulisan Muh. Nursalim mencoba mengkritisi tentang politik hukum dalam amandemen pasal 29UUD1945 telaah terhadap upaya penerapan Syari'ah Islam di Indonesia. Catalan Nursalim dalam konteks ini bahwa penerapan syari'ah Islam di Indonesia tetap bisa dilakukan dengan cara memperhatikan historitas pasal29 UUD 1945 ketika disusun. Melengkapi tema tersebut Ni'matul Huda mengealaborasi persoalan pelembagaan hukum Islam untuk masa depan bangsa Indonesia yang pluralistik. Di antara inti masalah ini adalah bahwa pelembagaan hukum Islam tidak sekedar mencari legitimasi legal formal, namun harus diarahkan pada seberapa banyak hukum Islam mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keteraturan. ketenteraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Masalah penting lainnya yang diusun dalam edisi ini adalah tentang agama, modernisasi dan teori kritis sebuah potret pertautan yang ditulis oleh Prihatanto. Di antara isi tema ini adalah bahwa melalui bantuan teori kritis, institusi agama beserta perangkat teologinya diharapkan tidak terasing dari pengalaman manusia modern. Teologi haruslah sesuatu komunikasi yang sedemikian rupa hingga masuk akal bagi para pendenganmya. Pandangan Prihatanto ini banyak dilhami dari pemikiran Jurgen Habermas yang banyak mengulas tentang wacana ilmu-ilmu sosiai dan kemanusiaan kontemporer. Sisi lain yang menarik dari tulisan Prihatanto adalah menyoroti tentang peranan teori kritis untuk ajaran moral dalam agama. Ajaran moral dalam setiap agama secara sederhana dapat dipahami sebagai dialog agama dengan modernitas. Ajaran moral dalam setiap agama kerap mempunyai pengaruh cukup besar, tetapi kerap juga mempunyai beberapa kelemahan.  

Tema tentang pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap perekonomian kabupaten Majalengka yang diulas oleh Jaka Sriyana dan Fitri Rosyidah di antaranya menginformasikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah, diantaranya adalah pengeluaran pembangunan pemerintah dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana. Untuk ini maka hal yang perlu direkomendasikan adalah bahwa pemerintah daerah kabupaten Majalengka harus lebih meningkatkan lagi alokasi pengeluaran terhadap 3 (tiga) sektor Ini sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Persoalan kinerja suatu organisasi mengetengahkan sosok perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia dari aspek kinerja layanan yang diukur dengan pendekatan Balanced Scorecard. Masalah yang diulas oleh Joko Susilo ini diantaranya telah memperoleh simpulan bahwa Universitas Islam Indonesia, dilihat dengan pendekatan tersebut secara umum sudah relative baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik dan telaah literatur berupa laporan keuangan untuk perspektif keuangan yang menggambarkan bahwa dalam semua aspek Ull dapat dikatakan relatif baik. ditengah-tengah krisis pendidikan yang melanda DIY.

Melengkapi wawasan informasi global dalam tulisan ini juga mengetengahkan tentang persoalan deklarasi Doha (The Doha Declaration) dalam perspektifakses terhadap obat yang murah dan teijangkau: Sebuah pelengkap perjanjian Trips, yang ditulis oleh Tomi Suryo Utomo. Etika berbangsa dan bernegara melalui peran bahasa dalam kajian analisis ilmu Antropologi yang ditulis oleh Nugroho Trisnu Bratajuga menjadi rubrik panting untuk disimak. Bagipara pembaca yang berminat andil dalam mewarnai isi jurnal UNISIA dari redaksi membuka peluang untuk dapat mengisinya pada edisi ke 65, sudah barang tentu menyangkut tema-tema yang aktual.

 

Redaksi.

Cover Page

No 63: Tahun XXX Triwulan I 2007

Wajah Indonesia terutama pasca terjadinya gempa yang terjadi di berbagai wilayah bumi Nusantara ini telah menyisakan ragam persoalan baik dari aspek sosial, budaya, moril maupun materiil. Kalangan yang peduli dengan kondisi bangsa Indonesia memberikan berbagai komentar, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi terutama yang menyangkut upaya pemerintah dalam menangani berbagai problem. Sebagal bahan renungan sekaligus sebagai andil dalam merespon kondisi bangsa Indonesia, UNISIA edisi 63 ini akan menyuguhkan berbagai tulisan yang sebagian besar menyangkut persoalan recovery pasca terjadinya gempa, disamping masalah lain yang perlu diberi catatan.

Koentjoro dan Budi Andayani, pakar psikolog Universitas Gajah Mada mencoba mengulas tentang recovery kawasan bencana melalui kegiatan psikologi dan rohani. Dalam konteks ini kedua pakar psikolog tersebut menekankan bahwa sudah saatnya setelah Indonesia mengalami berbagai bencana, psikologi meningkatkan perannya dalam penanganan korban bencana. Peningkatan peran ini tidak hanya dan sisi tanggap dan metode pemberian bantuan. Ditinjau dari permasalahan yang dihadapi para korban psikologi perlu memantapkan pola baku tentang apa yang harus dilakukan. Pergerakan psikologi tidak dapat dilakukan secara awam sehingga perlu banyak persoalan. Disamping itu pergerakan psikologi tidak selalu efektif jika dilakukan dengan basis individual. Pendekatan kelompok masyarakat menjadi sangat penting mengingat dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh beberapa orang saja melainkan oleh banyak anggota masyarakat. Psikologi, dengan pendekatan klinis dan sosial akan lebih efektif menuju recovery korban bencana.

Agam Marsoyo, anggota tim PSPPR-UGM memposisikan rumah inti untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bagi masyarakat pedesaan. Pembangunan dan pengembangan rumah inti pada dasarnya mudah dari sisi teknis. Namun bila pembangunan dan pengembangan rumah inti ini menyangkut situasi yang tidak normal misalnya pada situasi pasca bencana yang obyeknya massal, tersebar di berbagai lokasi, dengan ekonomi masyarakat yang minim, maka satu-satunya yang masih bisa diandalkan adalah modal sosial (social capital) masyarakatnya apalagi di kawasan pedesaan.

Studi yang dilakukan atas peran media dikawasan bencana menemukan dua persoalan serius. Pertama, potensi konflik institusional yang tajam antara kepentingan untuk melakukan advokasi melalui berita-berita yang kritis dengan kepentingan melakukan promosi peran sosial media sebagai institusi komersial. Dalam terminologi akademik, terjadi konflik antara model Corporate Social Responsibility (GSR) dengan News Social Responsibiliy (NSR). Dominannya berita ceremonial penyerahan bantuan bencana yang melibatkan media sebagai distributor menyebabkan tersingkimya ruang bagi berita yang secara kritis menyingkap buruknya manajemen distribusi bantuan. Pada iklim yang liberalistik, peran-peran tersebut saling tumpang tindih karena kontrol atas pilihan peran media berada penuh pada pundak pemilik. Tumpang tindihnya peran terutama dimotivasi oleh hasrat komersial yang berlebihan untuk mengeksploitasi bencana sebagai kisah satir yang menghibur setiap saat. Aksi sosial yang dilakukan media lokal di Yogya seperti "serangan fajar" efektif menempatkan media sebagai agen penyalur bantuan tetapi menyimpan potensi krisis kredibilitas bagi media yang bersangkutan. Krisis ini dapat berupa kaburnya persepsi masyarakat tentang peran media sebagai sarana kontrol sosial melalaui produk berita atau dapat berupa krisis kepercayaan akibat minimnya transparansi dana penyaluran bantuan yang disalurkan masyarakat melalui media dan oleh adanya sikap diskriminatif media ketika memilih lokasi atau korban yang berhak mendapat penyaluran.

Melengkapi informasi berbagai masalah yang dapat dijadikan acuan dalam upaya merespon kondisi wajah Indonesia berbagai tema panting lain mewarnai edisi 63 ini. Tema yang diusung oleh J.K. Prihatanto tentang agama, modemisasi dan teori kritis (sebuah potret pertautan) yang pada intinya memberikan kejelasan bahwa institusi agama dengan perangkat teologi yang hanya berusaha merumuskan kembali secara metodis dan sistematis rumusan dari tradisi, khususnya kitab suci tidak memenuhi syarat ilmiah zaman sekarang. Teologi memang perlu merumuskan kembali tradisi dalam rumusan yang sesuai dengan bahasa orang sezamannya. Teologi juga perlu melakukan interdisiplineritas dengan ilmu lain. Tema-tema lain yang tidak kalah pentingnya untuk disimak adalah itentang tradisi paradigma ilmu dan hukum dalam konteks perkembangan hukum Indonesia; Penipuan dengan menggunakan telepon seluler ditinjau dari KUHP; Tuntutan akuntabilitas masyarakat terhadap pemerintah atas pajak dan retribusi dan tema tentang merekonstruksi epistemologi Ibrahim.    


2006

Cover Page

No 61: Tahun XXIX Triwulan III 2006

Istilah kekerasan yang menjadi simbol ketegangan perilaku manusia dilatarbelakangi berbagai motif seperti, motif agama, politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Hanya saja motif agama tampaknya menjadi variabel yang cukup dominan yang mendorong terjadinya tindak kekerasan, bahkan secara fulgar islam selalu menjadi tumpuan untuk menuding penyebab timbulnya aksi kekerasan, atau bahkan terkadang islam selalu disamakan dengan kekerasan. Hal ini seperti yang dikritisi oleh Sembodo Ardi Widodo dalam tulisannya tentang "Menelusuri JeJak-jeJak kekerasan dalam islam". Alasan utama mengapa islam dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan adalah karena islam berorientasi pada aksi, yang mendesak penganutnya untuk bertindak melawan ketidakadilan. Untuk menetralisir penerapan istilah kekerasan yang banyak dihubungkan dengan aksi penganut agama islam harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, di samping prinsip keadilan juga ada prinsip-prinsip lain seperti, prinsip persamaan, kemajemukan, kemerdekaan, dan prinsip musyawarah yang secara akumulatif menjadi pertimbangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Secara detail masalah ini telah dijabarkan oleh Amir Mu'allim dalam mempersoalkan "Relasi Agama dan Kekerasan". Suparman Marzuki dengan mengutip pendapat Smelser mengatakan bahwa pada umumnya, kekerasan terjadi karena diawali oleh rasa kebencian terhadap struktur atau sistem yang seharusnya bertanggung jawab atas suatu keadaan yang tidak diinginkan. Di balik kekerasan itu, sebenarnya secara implisit termuat tuntutan agar nilai-nilai-atau norma-norma itu sangat berkait erat dengan norma-norma politik, ekonomi dan hukum yang dituntut lebih terbuka, demokratis, adil dan mengandung kepastian. Kompleksnya persoalan kekerasan baik dari segi pemaknaan dan penerapannya beberapa hal terkait dengan tema inti edisi 61 UNISIA tentang "Budaya kekerasan" perlu disimak juga pemikiran Rusli Muhammad yang mencoba mengkritisi aparat hukum dan pembenaran kekerasan. Dalam konteks ini ada dua bentuk kekerasan yang dilakukan lieh aparat yaitu kekerasan yang bersifat kolektif yang dilakukan oleh aparat hukum secara bersama-sama dalam menghadapi suatu peristiwa demonstrasi yang terorganisir dan menjurus perbuatan anarkis, dan kekerasan Individual yang dilakukan oleh aparat terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan. Pemikiran Bukhory Muh Sukemi yang membedah persoalan partisipasi politik dan perilaku kekerasan di Indonesia tinjauan psikologi politik perlu disimak secara kritis. Untuk mendukung akurasi telah terjadinya kekerasan dalam prakteknya dilapangan, Soemadi M. Wonohito memaparkan tentang kekerasan dalam media massa dan makna pers Pancasila, demikian halnya persoalan birokrasi pemicu tindakan kekerasan petugas di pelabuhan Indonesia yang ditulis oleh Eifrida Gultom. Setelah membaca berbagai persoalan yang dituangkan dalam edisi 61 ini dan pembaca ingin menyumbangkan pemikirannya dalam jumal UNiSIA, pada edisi 62 akan mengulas tentang (Evaluasi terhadap Sewindu Reformasi) yang terkaitan dengan bidang ekonomi, hukum, social politik, social keagamaan, sosial budaya,Hankam dan bidang pendidikan.

Cover Page

No 60: Tahun XXIX Triwulan II 2006

Maraknya lembaga pendidikan di Indonesia disatu sisi mempunyai makna yang positif dan disisi lain mempunyai makna yang negatif. Sisi positifnya dengan maraknya pendidikan memunculkan kompetisi yang antara satu dengan yang lain saling mencari dan mengisi keunggulan masing-masing untuk menarik kepercayaan pengguna jasa pendidikan. Sisi negatifnya dengan maraknya lembaga pendidikan mengakibatkan beberapa lembaga pendidikan sulit untuk berlahan hidup dikarenakan tidak bisa mengikuti arus kompetisi, terutama lembaga-lembaga pendidikan swasta. Kondisi seperti ini diperkuat dengan maraknya lembaga-lembaga pendidikan asing yang masuk ke Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya tarik ulur antara yang pro dan yang kontra tentang liberisasi pendidikan dalam konteks globalisasi yang secara detail, dalam tulisan ini dikritisi oleh Muhammad Idrus. Untuk menghindari kesimpangsiuran tentang makna dan penerapan istilah liberal Siswanto Masruri telah memaparkan dalam tulisan ini tentang paradigma liberal dalam pendidikan global. Salah satu stigma yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah agar tidak tertinggal para pelaku pendidikan sebaiknya menerapkan proses desentralisasi atau otonomi, mengedepankan inovasi dan inisiatif-inisiatif strategis. Globalisasi pendidikan yang sudah menggeliat harus disikapi secara cermat. Persoalan inilah yang menjadi topik penting yang ditulis oleh Jaka Winarno. Diantara tawarannya adalah untuk menyikapi terhadap liberalisasi pendidikan pemerintah harus menyiapkan kebijakan-kebijakan yang cerdas, strategis dan antisipatif menghadapi gelombang globalisasi yang juga akan menyentuh pendidikan tinggi. Dengan demikian nilai-nilai negatif dan arus globalisasi itu dapat ditepis, dan sebaliknya menyerap nilai-nilai positifnya sehingga pertanyaan yang ditawarkan Awan S. Dewanta tentang apakah liberalisasi pendidikan tinggi meminggirkan perguruan tinggi nasional? kiranya dapat terjawab. Dengan kalimat sederhana tetapi mengandung makna yang komprehensip bahwa menghadapi liberalisasi pendidikan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berakibat buruk bagi lembaga pendidikan nasional. Oleh karena itu M. Suyanto menawarkan strategi bersaing terutama bagi perguruan tinggi dalam menghadapi liberalisasi. Di antara yang ditawarkan adalah blue ocean strategy (strategi samudera biru). Strategi ini memiliki tiga kualitas yang saling melengkapi yaitu fokus, gerak menjauh (difergensi) dan moto utama. Ide dan komentar tentang masalah globalisasi dan liberalisasi dalarn pendidikan yang menjadi kajian utama dalam edisi 60 ini dilengkapi dengan tulisan lain ysng menyoroti tentang pesantren dan perguruan tinggi Agama Islam menghadapi liberalisasi pendidikan oleh Ainurrafiq Dawam dan masalah kearifan lokal perguruan tinggi menghadapi liberalisasi pendidikan yang ditulis oleh Djohar dan Merry Zudianto. Bagi pembaca yang ingin berpartisipasi menyumbangkan tulisan di jumal UNISIA, pada edisi 61 akan mengulas tentang "Budaya Kekerasan".

Cover Page

No 59: Tahun XXIX Triwulan I 2006

Masalah keterpaduan sektor formal dan Informal merupakan salah satu masalah yang banyak dihadapi negara-negara di dunia ketiga. Kedua sector yang sebetulnya bisa berjalan saling seiring dan saling menguatkan ini,ternyata lebih banyak berjalan sendiri-sendiri. Dengan berbagai ketebihan dan fasititas yang dimilikinya, sector format berkembang sangat cepat, khususnya dari sisi output. Di sisi lain, sektor informal dan sisi kuantitas pelakunya berkembang cepat, namun dari sisi output sangat lambat. Sektor informal ini antara lain dicirikan dengan unit usaha kecil, modal terbatas, kurang tersentuh kebijakan pemerintah yang mendukungnya, dan sebagainya. Perkembangan demikian telah memunculkan banyak masalah, termasuk kesenjangan antara kedua sektor tersebut. Sektor informal juga sering dianggap sebagai sector bermasalah karena sector ini tidak terdaftar, dianggap usaha ilegal yang tidak membayar pajak sehingga sector ini dianggap tidak dalam berkompetisi dengan usaha lain yang membayar pajak dengan patuh (Liosa, 1989).Namun pandangan seperti ini banyak ditolak, seperti yang ditulis oleh De Solo (1989). Bahkan dalam kasus Indonesia, sektor ini dianggap sebagai katup pengaman dalam menyerap tenaga kerja. Sulitnya masuk ke sector formal memang merupakan salah satu pendorong berkembangnya sektor informal ini. Masalah ini sangat terasa didaerah-daerah perkotaan. Hal ini tidak saja dalam kaitannya dengan aktivitas perekonomian secara langsung. Melainkan juga dengan masalah-masalah yang terkait lainnya, seperti persoalan transportasi, tatakota, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Jadi,dibalik masalah-masalah yang muncul dari sektor informal tersebut, sektor ini juga membantu memecahkan masalah riil yang dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu, sector ini perlu mendapat perhatian yang serius. Dengan pemikiran demikianlah, UNISIA edisi ini mengangkat topik yang berkaitan dengan "Keterpaduan Sektor Formal dan Informal Perkotaan". Dalam edisi ini berbagai aspek disorot yang terkait dengan masalah sector formal, sector informal, dan persoalan-persoalan perkotaan lainnya.


2005

Cover Page

No 58: Tahun XXVIII Triwulan IV 2005

Posisi agama dalam konteks keindonesiaan menjadi sangat penting dalam rangka membangun keutuhan bangsa. Filosofi munculnya Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki akar kuat keterlibatan agama dalam membangun ideologi bangsa yang sarat dengan norma dan etika. Oleh karena itu, dalam tataran praktis orientasi program dan seluruh jaringan pemikiran bangsa Indonesia harus bertumpu pada penegakan nilai-nilai agama dan moral agar cita-dta luhur bangsa Indonesia dapat terwujud.

Mencermati perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah mencapai lebih dari setengah abad kelihatannya belum menunjukkan titik terang arah dan sasaran yang dicapai. Ini terbukti banyaknya berbagai ketimpangan baik dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, keamanan, dan Iain-Iain yang bermuara pada ketidakmampuan menerjemahkan pesan-pesan agama secara aplikatif.

Dalam kaitan inilah UNISIA terbitan nomor 58 memaparkan berbagai hal sebagai tawaran altematif solusi dengan tema-tema seperti pendidikan multikulturalisme dan budaya bangsa sebagai upaya menguhah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman, perbedaan, toleran dan sikap keterbukaan. Stigma ini diperkuat dengan pemaparan tema tentang membangun konsep pendidikan dalam era multikultural. Masalah penerimaan pluralitas agama sebagai syarat kemungkinan etika politik sangat penting untuk disimak karena nilai-nilai dan norma-norma seharusnya menjadi disposisi yang tertanam dalam kepribadian seseorang sebagai ketrampilan dalam tindakan praktis. Tema menuju etika ekonomi dalam perspektif Islam penting untuk dipahami karena etika bukan monopoli sebuah agama atau keyakinan tertentu, tetapi yang pasti, bahwa Islam sangat dekat dan berintegrasi dengan etika. Agama dan teologi perlawanan terhadap korupsi tidak kalah pentingnya untuk dicermati, karena korupsi berkaitan erat dengan pemahaman dan pengamalan agama sekaligus sebagai kunci tegaknya moralitas bangsa. Demikian pula tema Islam, etika hukum dan legal culture menjadi sangat urgen untuk dibahas karena persoalan ini merupakan perangkat kuat dalam memberantas praktik-praktik korupsi sekaligus untuk memberikan kontribusi moral dan etiknya dalam sistem pendidikan bangsa secara umum dan khususnya dalam pembinaan integritas kepribadian aparat penegak hukum di Indonesia.

Untuk memperkaya wawasan tema-tema penting lainnya juga dibahas dalam edisi ini seperti agama dan resolusi konflik daiam Pilkada. Persoalan ini penting dibahas karena Pilkada menjadi tolok ukur penerapan politik praktis dalam menyoroti proses pemilihan yang damai dan demokratis dengan visi kemanusiaan yang dibangun oleh para politisi. Dalam kaitan ini juga, para juru dakwah dari semua agama perlu merevitalisasi dan mensosialisasikan teks-teks keagamaan yang manganjurkan pentingnya etika berpolitik dan pendekatan nir kekerasan dalam aktivitas politik praktis. Posisi netral dari agama sangat dimungkinkan untuk bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk ikut membantu melakukan resolusi konflik. Tema-tema lain seperti wasiat sebagai instrumenperubahan hukum keluarga di Indonesia, Lingkungan hidup dalam perspektif fikih dan tema ilmu lingkungan sebagai jembatan penerapan tuntunan Qur'an dan Sunnah menjadi penguat dalam pembahasan agama dan teologi populis transformatif.  

Cover Page

No 57: Tahun XXVIII Triwulan III 2005

Hampir lima tahun Mahkamah Intemasional menjatuhkan putusannya terhadap sengketa antara Indonesia dengan Malaysia mengenai pulau Ligitan dan Simpadan. Dalam putusan tersebut Mahkamah Intemasional memenangkan pihak Negara Malaysia.

Berawal dari masalah tersebut, seakan-akan Negara Indonesia tidak mampu berdiplomasi dengan dunia Intemasional, bahkan Indonesia dianggap tidak mampu mengelola pulau yang telah dimilikinya. terbukti dua pulau yang jatuh ke tangan Negara lain. Di lain pihak ada yang mengatakan bahwa jiwa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia sangat merosot, disebabkan manajemen Negara sangat jelek, untuk itu dengan peristiwa tersebut diatas agar tidak terulang lagi maka Indonesia harus secepatnya merubah sistem dalam mengelola Negara.

Jiwa Nasionalisme bagi rakyat Indonesia sekarang ini harus dibangkitkan, karena hanya semangat nasionalisme itu yang bisa untuk menyatukan rakyat dalam suatu golongan dan bangsa untuk lepas dari ikatan segala bentuk intervensi dari luar. Contohnya Indonesia yang berjuang dengan menggunakan tali pengikat paham nasionalisme untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah Belanda selama lebih dari tiga ratus lima puluh tahun dan penjajahan Jepang selama tiga tahun lebih berhasil dengan gemilang.

Walaupun kata-kata atau tulisan nasional atau bangsa telah dipakai oleh partai-partai yang ada, namun kenyataannya itu hanya slogan untuk menarik simpati hati rakyat, tetapi hakekatnya yang mempunyai jiwa nasionalisme sangat kecil jumlahnya. Nasionalisme yang mumi adalah, jiwa yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang unggul dibanding dengan Negara lain, seperti dalam bidang teknologi kita harus unggul, nyatanya belum, di bidang kesejahteraan rakyat kita masih miskin, untuk tingkat korups ikita menempati peringkat atas, itu berarti jiwa nasionalismenya bangsa Indonesia sangat merosot dibandingkan dengan zaman dulu.

Dalam edisi kali ini UNISIA mengangkat topik: Manajemen Negara dan Nasionalisme, dengan tujuan menghimpun pemikiran-pemikiran dari para pakar atau ilmuwan, dengan harapan nantinya bisa disumbangkan kepada pengelola Negara dalam rangka memperbaiki manajemen negara dan meningkatkan kwalitas bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya terhadap negara-negara lain. Untuk lebih jelasnya, pembaca bisa membaca pikiran-pikiran yang beragam dalam edisi ini, seperti Prof. Azyumardi Azra memandang dari segi pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk masyarakat Indonesia mempunyai jiwa komitmen terhadap jiwa nasionalisme yang akan memainkan peran penting dalam pembentukan demokrasi yang genuine dan otentik. Dr.M.Suparmoko memandang dari pertumbuhan ekonomi, yaitu apabila pendapatannya rendah dikatakan bahwa Negara tersebut masih terbelakang atau sedang berkembang. Dr.Abd.A'la memandang dari carut-marutnya politik tentang pengembangan teologi politik substantivistik, yaitu politik yang melaju sampai batas tertentu telah terperangkap dalam sejumlah persoalan yang cukup serius, menguatnya politik kekuasaan yang berjalan searah dengan memudamya etika-moral dalam berpolitik merupakan salah satu persoalan yang sedang menghadang dunia politik Indonesia dalam kekinian.

Sedangkan Dr. Jawahir Thontowi memandang dari segi hukum,yaitu bagaimana peran Negara melalui unifikasi hukum diharapkan adanya suatu model penerapan hukum yang efisien dan efektif sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat terbentuk secara seragam, Dr. Suparwoko menyoroti dari segi ekonomi dan pariwisata,yaitu dengan adanya bencana secara ekonomi dan wisata memberi gambaran yang negatif, Dr.Rahmat memandang dari segi nasionalisme sumber daya manusia wirausaha dalam pembangunan bangsa, ada beberapa tulisan yang tidak bisa kami paparkan disini, seperti Pudak Nayati, Gunawan Widi Santosa dan Iain-Iain. Mudah-mudahan tulisan-tulisan tersebut bisa memancing para pembaca untuk ikut memikirkan kondisi bangsa Indonesia dalam rangka menuju kesejahteraan dan keadilan.

Bagi pembaca yang ingin berpartisipasi dalam UNISIA edisi yang akan datang, topik utamanya adalah berkaitan dengan Agama dan Teologi Populis Transformatif.  

Cover Page

No 56: XXVIII Triwulan II 2005

Bencana gempa dan tsunami yang melanda sebagian Wilayah Aceh telah mengakibatkan dampak yang sangat besar yang melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh, baik di wllayah-wilayah yang terkena secara langsung maupun yang menerima dampak tidak langsung dari bencana tersebut. Ratusan ribu jiwa telah menjadi korban dan ratusan ribu lainnya harus berjuang mengatasi rasa kehilangan keluarga dan material, sekaligus mulai berpikir untuk melanjutkan kehidupannya.

Musibah alam mempakan fenomena yang tidak pemah bisa kita duga kapan akan datang, kematianpun bagi manusia adalah sebuah takdir. Namun, tanpa bermaksud melawan takdir, dalam musibah kali ini rasanya kita tidak bisa lagi hanya menyalahkan kepada takdir, musibah yang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia itu mumi akibat kesalah kita, keteledoran kita dalam mengelola alam ini. Musibah banjir bandang, tidak akan terjadi kalau tidak ada pembabatan hutan di kawasan hutan gunung Leuser. Ribuan kayu bulat yang ikut hanyut dalam banjir bandang menunjukkan adanya pemotongan pohon yang tidak terkendali di puncak gunung.

Kalau kita mencoba melihat kembali ke belakang, ada sebuah peristiwa ironis pemah diangkat disurat kabar pada bulan mei 2001 berkaitan dengan kawasan ekosistem Leuser (KEL). Ketika itu, Inspektur Wilayah I Tim Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan hendak melakukan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan laporan maraknya penebangan liar di kawasan hutan itu. Apa yang kemudian terjadi? Tim tersebut disandera oleh masyarakat. Pemimpinnya, Herman Apipudin, dipaksa membuat pemyataan di atas kertas bermetrai, yang isinya tidak melarang masyarakat menebang kayu selama tapal batas KEL belum jelas di lapangan.

Buah dari tingkah laku kita itulah yang harus dibayar dengan musibah yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia ini, karena daya dukung lingkungan tidak mampu lagi menahan ketika bencana itu datang. Ada pandangan yang melihat musibah hanya sebagai takdir. Sebab, itu hanya akan membuat kita pasrah menerima keadaan, tanpa kita mau berbuat sesuatu untuk menghindarkan terjadinya musibah. Padahal, jelas musibah alam yang terjadi ini bukan semata-mata karena takdir. Ini merupakan akibat dari ulah kita untuk tidak mau lagi bersahabat dengan alam.

Pandangan yang berbeda juga muncul dari tulisan-tulisan dalam UNISIA edisi ini. Tinjauan dari berbagai aspek, seperti Haidar Bagir memandang dari segi teologi bahwa, bencana ini sesungguhnya peringatan dan hukuman Tuhan bagi kebaikan manusia itu sendiri. Sedangkan Musa Asy’arie memandang dari sudut pemulihan ekomi kerakyatan, yaitu dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusianya. Sarwidi memandang dari segi pencegahan bencana dengan menerapkan manajemen bencana yang bersiklus. Sedangkan Rokhedi memandang, jumlah bantuan tersebut dapat diwujudkan dengan pengembangkan dan pemberdayaan microfinance, M. Idrus dan Fuad Nashori lebih memandang dari segi psikologis, Agus Triyanta dan Rahmani Timorita menyoroti dari pandangan Agama dan Teologi. Sedangkan Khoiruddin Nasution agak berbeda, yaitu tentang hak-hak wanita. Ifdhal kasim membicarakan dari dampak bencana dan persoalan Agraria terhadap pasca bencana.

Dengan memperhatikan pandangan-pandangan penulis di atas, itu menunjukkan keragaman cara menyikapi peristiwa bencana alam yang terjadi, mudah-mudahan dengan keragaman tersebut ada manfaatnya.

Bagi pembaca yang ingin berpartisipasi dalam UNISIA edisi yang akan datang, topik utamanya adalah berkaitan dengan Manajemen Negara dan Nasionalisme.*  


1 - 25 of 62 Items     1 2 3 > >>