About Journal

Ternyata masih sangat banyak persoalan mendasar yang perlu dijawab oleh bangsa Indonesia dalam mengelola dan membangun ekonominya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ini. Persoalan ini tidak semata mencakup masalah kebijaksanaan praktis, seperti bagaimana memerangi inflasi, meningkatkan investasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, ataupun bagaimana meredam spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. Namun yang lebih penting dan ternyata belum terumuskan sampai sekarang adalah panduan strategis yang bisa menjadi dasar bertindak, dasar berpikir maupun dasar berperasaan masyarakat ataupun pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai suatu sistem ekonomi, yakni sesuatu yang menyangkut pedoman, aturan atau kaidah yarig dipakai dalam melakukan aktivitas ekonomi : aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi.

Adanya persoalan itulah yang tampaknya mendorong para pakar kita sejak awal dasawarsa 1980-an mencoba merumuskan hal tersebut. Ketidakcocokan kita pada moral ekonomi kapitalis ataupun sosialis-komunis yang dominan dalam kancah ekonomi dunia, memaksa untuk mencari suatu sistem yang sejalan dengan kaidah dan norma-norma yang hidup dalam bangsa kita. Pembahasan mengenai hal ini gencar dilaksanakan dan dimasyarakatkan oleh Fakultas Ekonomi UGM yang dimotori oleh Prof. Dr. Mubyarto, dengan memunculkan konsep "Sistem Ekonomi Pancasila". Pembicaraan yang sempat surut ini, kembali hangat sejak tahun lalu hingga sekarang, setelah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memunculkan konsep "Penjabaran Demokrasi Ekonomi (PDE)", yang dianggap sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia. Konsep ini sudah banyak mendapat tanggapan, baik oleh pribadi-pribadi maupun institusi, sebagaimana yang diminta oleh Pengurus Pusat ISEI.

Adalah wajar kalau kemudian timbul banyak catatan bernada pro dan kontra terhadap gagasan besar ISEI yang disusun cukup sistematis itu. Dan wajar pula kalau kemudian Prof. Mubyarto, sebagai orang yang banyak berbicara dan tiada henti mengupas masalah sistem ekonomi Indonesia, dalam berbagai forum dan media melontarkan tanggapan serta pokok pikirannya terhadap konsep PDEISEI tersebut. Dan sebagai suatu media ilmiah yang terbit di bawah naungan sebuah lembaga perguruan tinggi, UNISIA mencoba berpartisipasi dengan mengangkat berbagai pernikiran yang menanggapi konsep PDE ISEI, termasuk pemikiran dari Prof. Mubyarto sendiri yang kita tempatkan sebagai artikel utama dalam edisi ini.

Pemikiran lain yang kita muat untuk mendukung topik tersebut adalah datang dari forum diskusi panel yang diadakan oleh jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE UII. Diskusi panel tersebut diadakan sebagai respon dari permintaan PPISEI agar FE UII memberikan masukan untuk menyempurnakan konsep PDEISEI itu. Makalah yang berisikan catatan dan komentar atas konsep ISEI yang dibahas dalam diskusi ini datang dari Edy Suandi Hamid, Syafaruddin Alwi dan Suwarsono. Pemikiran mereka mengacu langsung pada rumusan ISEI dan mengkajinya lewat butir per butir dari setiap bidang yang dirumuskan ISEI tersebut.

Kiranya para ilmuwan memang ditantang untuk menunjukkan tanggung jawab ilmiahnya untuk berprestasi menyumbangkan pemikirannya guna merumuskan bentuk baku sistem ekonomi nasional kita. Konsep ISEI maupun pemikiran-pemikiran lain tentang sistem ekonomi seperti yang termuat dalam jurnal ini, memang masih jauh dari selesai. Permasyarakatan pokok pikiran seperti ini diharapkan dapat mengajak ilmuwan lain ikut ambil bagian dan berdiskusi suatu sistem ekonomi yang berwajah Indonesia, yang sejalan dengan apa yang kita dambakan.

Masih berkaitan dengan masalah ekonomi, suatu topik yang hangat diperbincangkan dalam masyarakat belakangan ini adalah tentang kebijaksanaan uang ketat (tightmoney policy). Tahun lalu bank sentral kita menarik berbagai jenis kredit likuiditas yang disalurkannya, sehingga telah mendorong naiknya tingkat bunga. Kekhawatiran akan inflasi yang tinggi telah memaksa pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat lewat kebijaksanaan moneternya. Kemudian di awal tahun ini, beredar isyu devaluasi, yang menimbulkan terjadinya spekulasi memburu dollar dan mata uang keras lainnya. Menghadapi spekulasi ini, pemerintah kembali mengambil kebijaksanaan moneternya lewat penarikan dana BUMN yang nilainya sekitar Rp. 8 trilyun, sehingga kebijaksanaan uang ketat yang tadinya diperkirakan akan diperlonggar, ternyata berkepanjangan. Tingkat bunga kembali meningkat tajam, sehingga dikhawatirkan akan mempunyai implikasi yang tidak menguntungkan bagi ekonomi Indonesia.

Masalah kebijaksanaan uang ketat ini dianalisis oleh Bambang Tri Cahyono, yang mendekatinya dari aspek teoritis dan praktis. Hal serupa diungkap pula oleh Ahmad Tohirin, yang tidak saja melihat perkembangan terakhir ini, tetapi Juga menyibak wajah sektor moneter ini dalam tahun-tahun sebelumnya.

Tentu saja tidak hanya isyu ekonomi yang muncul dalam penerbitan ini. Masalah hukum, pendidikan serta ringkasan hasil penelitian juga mewarnai edisi ini. Dan kesemuanya diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan kita serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya kita mengembangkan ilmu pengetahuan serta mendarmakannya untuk kepentingan masyarakat. (Edy Suandi Hamid)