Dinamika politik dan ekonomi, telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Meski sudah leblh dari satu dekade gerakan reformasi terjadi, namun berbagai tujuan, antara lain adalah stabilisasi berbagai sistem yang mapan dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat belum juga dapat diwujudkan secara proporsional. Memang berbagai perubahan sudah dilakukan, dan terus akan dilakukan, namun pencapaian berbagai tujuan reformasi memang masih harus terus diupayakan.

Agenda perubahan politik, utamanya adalah untuk mencapai tata pemerintahan dan kehidupan bernegara yang baik, yang mengakomodasi berbagai keperluan transparansi, keadilan dan akuntabilitas, memang bukanlah suatu hal yang sederhana. Pada awalnya, format kelembagaan, sistem politik dan pemerintahan yang banyak dilakukan berbagai Negara maju, merupakan suatu hal yang cukup menggoda. Memang, dalam praktek yang terjadi di berbagai negara maju, berbagai model yang diterapkan telah mampu melahirkan kehidupan bernegara yang memenuhi berbagai harapan sebagian besar dari cita-cita reformasi. Atas dasar itulah kemudian, reformasi di Indonesia pun melakukan perubahan dengan cara mengadopsi berbagai sistem dan model politik, kelembagaan dan pemerintahan yang di negara maju nampak telah berhasil mewujudkan kehidupan yang relatif iebih baik daripada negara-negera berkembang.

Pada akhirnya memang nampak, perubahan berbagai sistem politik, kelembagaan dan pemerintahan di Indonesia pun secara bertahap telah mengadopsi berbagai model di negara maju tersebut. Namun, suatu hal yang dapat dilihat dengan jelas bahwa dengan proses adopsi tersebut, ternyata tidak secara serta merta kemudian menjadikan kehidupan bernegara menjadi sebaik yang dicita-citakan. Apa yang disebut kultur dan pola yang sudah membudaya daiam tradisi bernegara tidak dapat diformat dengan cepat. Apa yang disebut dengan demokrasi tanpa spirit adalah sebuah ungkapan yang dapat dengan mudah menjeiaskan bahwa berbagai perubahan sistem politik, kelembagaan dan pemerintahaan berjalan dengan tanpa spirit, lebih hanya menitikberatkan prosedur saja.

Karena itulah, maka meski sistem dan tatanan baru telah dibuat, mentalitas masih belum berubah, dan yang menyedihkan, justru berbagai sistem dan tatanan itu tidak dapat bekerja secara normal dan berefek yang Iebih buruk dalam beberapa hal dibandingkan dengan sistem yang lama. Mulai munculnya ide-ide untuk beralih dari pemilihan langsung untuk kepala daerah menjadi pemilihan tidak langsung adalah sebuah contoh. Tidak terlepas dari hal itu adalah maraknya korupsi politik yang terjadi, dengan intensitas yang sangat tinggi dan skala yang massif, semuanya justru makin nampak di kala berbagai sistem dan tatanan dicoba untuk diperbarui dengan mengadopsi berbagai model yang di Negara asalnya dapat berjalan dengan baik.

Karena itulah, berbagai perubahan yang dilakukan, dan harus senantiasa dilakukan, tidak dapat ditempuh dengan cara taking for granted. Namun memerlukan berbagai pertimbangan yang melibatkan aspek yang komprehensif. Kultur bangsa Indonesia, dengan berbagai nilai budaya yang melingkupi dan melatarianya harusiah menjadi pertimbangan. Sehingga, perubahan tidak akan meiahirkan anakronisme yang justeru berefek sangat negatif.

Pada terbitan kali ini, Unisia mengangkat berbagai tema menarik terkait dengan perubahan politik kenegaraan serta sosial ekonomi. Terkait dengan politik kenegaraan, tema yang dibahas adalah seputar bagaimana isu federalism untuk dilihat secara lebih cermat. Bukan ide separasi yang penting, namun ada spirit yang dapat ditimba bagi proses perubahan. Karena, bukannya tanpa alasan federalism menjadi suatu model yang dipegang oleh banyak Negara maju. Di samping itu, konsep good governance sebagai suatu isu sentral bagi perubahan kehidupan bernegara, juga layak dicermati, utamanya dalam masalah prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Karena ini merupakan ranah yang memiliki kerentanan tinggi bagi terjadinya korupsi. Adalah wilayah ini yang menjadikan perebutan kekuasaan politik juga. Berbagai masalah lain juga diangkat dalam edisi kali ini untuk memberikan pencerahan bagi kepentingan reformasi yang berkelanjutan menuju kesempurnaan sistem.  

Published: July 21, 2016

Pemetaan Polusi Udara Perkotaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Agus Tri Basuki (1), Endah Saptutyningsih (2)
(1) ,
(2)
3-27
612

Embodiment Concept Of Good Governance as Principle in Public Procurement

Richo Andi Wibowo (1)
(1)
28-40
199

Peran Pembangunan untuk Mengukuhkan Nasionalisme dan Membangun Karakter Bangsa

Edy Suandi Hamid (1)
(1)
41-46
435

Analysis of Public Service Efficiency (Sanitation Agencies) In South Sulawesi

Zaenudin - (1)
(1)
47-60
178

Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Azizah Kurniasih (1), Jaka Sriyana (2)
(1) ,
(2)
61-73
329

Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam

Mabarroh Azizah (1)
(1)
74-85
1502

Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum

Jawahir Thontowi (1)
(1)
86-99
566

Toward Federalism; A Constitutional Solution for Indonesia?

Masnur Marzuki (1)
(1)
100-112
279

Budaya Hukum Hakim, Hal di Luar Hukum Namun Berkaitan Erat dengan Penegakan Hukum

Riky Rustam (1)
(1)
113-117
157