About Journal

Pemilihan Umum anggota legislatif sudah berlalu. Ketika tulisan ini dibuat, masyarakat Indonesia sedang sibuk mempersiapkan dan membicarakan tentang pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Para kandidat Presiden/Wakil Presiden pun sibuk mempersiapkan langkah-langkah dan menggalang kekuatannya untuk memenangi pemilihan tersebut.

Para kandidat Presiden/Wakil Presiden tentulah paling tidak harapan publik adalah orang pilihan, dan merupakan orang terbaik di negeri ini. Mengapa harus orang pilihan dan terbaik? Hal ini tidak lain karena mereka akan memimpin suatu negeri yang besar, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Lebih dari itu, negeri yang akan dipimpin tersebut saat ini menghadapi banyak masalah yang sangat kompleks.

Siapapun yang akan terpilih akan menghadapi persoalan berkaitan dengan integrasi nasional, keterpurukan ekonomi, potensikonftik antar-etnis dan agama, rentannya keamanan, kepercayaan yang tipis terhadap birokrasi, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu pula UNISIA No. 52 ini mencoba mendiskusikan dan mengelaborasi tema berkaitan dengan kepemimpinan nasional pasca Pemilu 2004.

Dari tulisan yang tersaji, muncul kriteria pemimpin yang diharapkan. Di samping itu juga ditunjukkan persoalan ini yang dihadapi. Pemikiran yang berkaitan dengan program aksi pemimpin baru nanti juga disinggung oleh penulis yang berasal dari berbagai disiplin, dan juga lintas agama.

Satu hal yang diharapkan dari pemimpin baru kelak adalah keteladanan. Jika Faisal Ismail menyoroti aspek ini tidak lain karena 'keteladanan" tersebut merupakan barang yang sangat mahal di Indonesia. Pemimpin selalu menyampaikan keinginan-keinginan baik, seruan moral yang harus diikuti rakyat, namun tidak memberikan contoh rill dalam praktek kesehariannya. Sangat mudah ditemui pemimpin yang mengajak menghapuskan KKN, namun prilaku kesehariannya dekat dengan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Masih dari perspektif agama, Paul Supamo mengingatkan bahwa setiap agama mengajarkan umatnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai nilai moral yang dianut. Demikian pula jika ia diangkat menjadi pemimpin, seharusnya tetap berpegang pada nilai moral tersebut. Masalah adalah hal tersebut sering tidak muncul dalam praktek. Pemimpin melanggar sumpahnya, otoriter, tidak jujur, atau melecehkan orang lain. Oleh karena ia mengharapkan pemimpin pasca Pemilu 2004 ini adalah orang yang berani melawan korupsi, membangun kesatuan bangsa, menghargai HAM, dan sebagainya.

Di samping melihat dan perspektif agama, kepemimpinan juga dilihat dari aspek ekonomi, politik, dan budaya. Dari perspektif Ekonomi Edy Suandi Hamid menyatakan siapapun pemimpin terpiiih harus menjawab persoalan utama ekonomi bangsa, seperti kemiskinan. pengangguran, lambannya pertumbuhan ekonomi. dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dengan persoalan yang begitu berat, tidak mungkin pemimpin baru nanti dapat menyelesaikan semua masalah utama ekonomi tersebut. Namun pemimpin baru tersebut harus mempunyai agenda ekonomi yang jelas, terencana, terjadwal, dan dengan target-tagret yang terukur.

Demikianlah sepintas cuplikan dari beberapa kontributor dalam edisi ini. Tulisan-tulisan lain, seperti Chairul Saleh yang mengupas tentang orientasi kebijakan reformasi, atau Suparyadi yang mengkaji tentang otonomi daerah, serta tulisan Rahmani TR, Mohammad Idrus, walaupun tidak semuanya secara langsung berbicara tentang kepemimpinan, namun mengingatkan banyak masalah yang dihadapi pemimpin bangsa ini pada masa sekarang dan mendatang. •