Sebagai pembuka awal 2013, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM edisi Januari 2013 menyajikan berbagai tema artikel yang menarik untuk dikaji, antara lain membahas tentang Legal GAP antara pemilik tanah dan aparat pelaksana dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu artikel yang mengangkat permasalahan seputar sengketa pertanahan. Artikel selanjutnya berisi tentang kedudukan dan status hukum Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 telah memasukkan kembali TAP MPR ke dalam aturan hukum di Indonesia. Karakteristik perusahaan perseroan dan status hukum kekayaan perusahaan perseroan, merupakan artikel pilihan yang juga dikaji oleh Jurnal Hukum edisi ini. Makna frase yang berkaitan dengan “kekayaan negara yang dipisahkan†seringkali menjadi rancu, dan adanya prinsip pemisahan yang tegas antara kekayaan badan hukum persero dengan negara sebagai pemegang saham haruslah dipahami untuk menentukan kedudukan negara dalam perseroan. Artikel lain membahas tentang upaya transformasi jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai dalam penjaminan kredit sindikasi Internasional. Kegiatan perekonomian dapat terus berjalan apabila ditopang dengan perkreditan yang menjadi kegiatan usaha perbankan.

Published: April 21, 2016

Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Titik Triwulan Tutik (1)
(1) IAIN Sunan Ampel Surabaya
1-20
1202

Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia

Jawahir Thontowi (1)
(1) Universitas Islam Indonesia
21-36
2058

Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Saru Arifin (1)
(1) Universitas Negeri Semarang
37-58
705

Model Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati oleh Negara Asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Author: Irawati (1)
(1) Universitas Islam Bandung
59-80
185

Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya

Ridwan Khairandy (1)
(1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
81-97
1571

Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional

T. Murwadji (1)
(1) Universitas Padjadjaran Bandung
98-118
600

Legal GAP antara Pemilik Tanah dan Aparat Menimbulkan Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Bengkulu)

Yanto Sufriadi (1)
(1) Universitas Hazairin Bengkulu
119-141
516

Fungsionalisasi UU No. 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 98/Pid.B/2007/PN.YK dan Putusan No. 273/Pid.B/2010/PN.SLMN.)

Anny Retnowati (1)
(1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta
142-159
174