Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Menuntaskan 2020 ini, Jurnal Ius Quia Iustum akhirnya sampai pada edisi penutup untuk 2020 ini, setelah menerbitkan edisi pembuka dan edisi pertengahan beberapa bulan yang lalu. Pada edisi penutup tahun 2020 kali ini yaitu Volume 27 Nomor 3 September 2020, Jurnal Ius Quia Iustum seperti biasanya menyajikan hasil penelitian-penelitian dan kajian-kajian konseptual yang masih sangat minim berkaitan dengan permasalahan hukum yang tentunya sangat relevan dan urgen guna memberikan kontribusi di bidang riset ilmu hukum. Beberapa penelitian ini disuguhkan dalam sepuluh tulisan terpilih. Pertama-tama, pembaca akan bertemu sebuah artikel berjudul “Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung.” Tulisan yang diteliti oleh Ni’matul Huda ini di antaranya mengungkap bahwa tindak lanjut pasca putusan Mahakamah Konstitusi (terutama pengujian undang-undang) dalam perkara pidana oleh Mahkamah Agung (MA) berupa Surat Edaran MA (SEMA), Peraturan MA (PERMA), bahkan ada pula yang tidak menghiraukan putusan MK karena dalam menjatuhkan putusan MA masih berpijak pada ketentuan yang telah dibatalkan oleh MK tersebut.

Kedua, ada sebuah tulisan yang mengulas “Kompleksitas Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat”. Dalam tulisan yang diteliti oleh Faisal dan Muhammad Rustamaji tersebut, terungkap terbitnya Surat Ketua MA Nomor 73/2015 yang mengizinkan organisasi advokat selain PERADI melakukan pengusulan sumpah advokat ke Pengadilan Tinggi dapat memunculkan perbuatan melawan hukum pidana materiil. Namun demikian, pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum pidana tersebut sulit diwujudkan dikarenakan terjadinya rumusan yang tidak detail, utamanya mengenai konsep contempt of courtKetiga, pembaca juga akan bertemu dengan sebuah tulisan berjudul “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Tulisan yang diteliti oleh Kholilur Rahman tersebut menyimpulkan bahwa disharmonisasi pengaturan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik BNN dan Polri ini perlu di harmonisasikan berdasarkan KUHAP yang digariskan dalam integrated criminal justice system.

Pembaca juga akan bertemu dengan tulisan-tulisan lain, seperti sebuah tulisan dari Sahat Maruli Tua Situmeang dkk yang berjudul “Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan,” Sebuah tulisan dari Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, dengan judul “Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, dan sebuah tulisan dari Aroma Elmina Martha dengan judul “Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model Clinic Legal Education.” Selain tulisan-tulisan tersebut, tentu saja terdapat empat tulisan lain yang sama menariknya dengan tulisan-tulisan yang telah disebutkan tersebut, yang ditulis oleh Wahyu Nugroho; Nita Ariyani dkk; I Putu Sastra; dan Fadhilatul Hikmah.

Akhir kata, kami berharap agar kesepuluh tulisan yang terhimpun dalam edisi kali ini dapat memberi perluasan wawasan, pencerahan, manfaat yang luas, dan inspirasi untuk dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut disebabkan minimnya literatur berkaitan dengan isu hukum di atas pada masa mendatang di bidang riset hukum. Kami berterima kasih kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat, detail, dan amat baik menelaah dan memberi catatan-catatan untuk tulisan-tulisan dalam penerbitan edisi kali ini. Juga, kami mengapresiasi setinggi-tingginya setiap penulis yang terlibat di dalamnya.

Selamat Membaca.

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Published: December 15, 2020

Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung

Ni'matul Huda (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
437-457
392

Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Faisal Faisal (1), Muhammad Rustamaji (2)
(1) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
458-480
301

Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Kholilur Rahman (1)
(1) Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
481-500
448

Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan

Sahat Maruli Tua Situmeang (1), Musa Darwin Pane (2), Wahyudi Wahyudi (3)
(1) Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia ,
(3) Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
501-525
492

Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
526-546
706

Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model Clinic Legal Education

Aroma Elmina Martha (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
547-567
391

Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba

Wahyu Nugroho (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Jakarta, Indonesia
568-591
1079

Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo)

Nita Ariyani (1), Dwi Oktafia Ariyanti (2), Muhammad Ramadhan (3)
(1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia ,
(3) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia
592-614
1739

Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar

I Putu Sastra Wibawa (1), Mahrus Ali (2)
(1) Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Indonesia ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
615-638
347

The Organisation For Economic Cooperation And Development Guidelines Dan Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Di Indonesia

Fadhilatul Hikmah (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia
639-659
316