Jurnal Hukum edisi  Oktober  2010 menghadirkan artikel yang beragam, antara lain mengkaji  tentang partai politik lokal di negara kesatuan :upaya mewujudkan otonomi daerah di bidang politik. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, salah satu otonomi yang dimiliki daerah ialah otonomi dalam bidang politik. Otonomi politik itu sesungguhnya belum terwujud, sebab masih terbukanya kemungkinan pintu campur tangan terhadap otonomi politik di daerah oleh pusat. Campur tangan itu hadir seiring dengan masih diterapkannya sistem kepartaian yang bersifat nasional. Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk membentuk partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan pembentukan partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada tahun 1955.
Artikel lainnya mengupas masalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dan daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan. Meskipun dasar hukum pelaksanaan keuangan negara dan keuangan daerah berbeda, tetapi masih terdapat hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah karena pamerintah daerah merupakan penerima delegasi dari pemerintah pusat dan pemerintah pusat tetap harus melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar pengelolaan yang dilaksanakan tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Di  samping kedua artikel tersebut, artikel lainnya adalah tentang paradigma tradisionalisme dan rasionalisme hukum dalam perspektif filsafat ilmu.Tulisan ini membahas pengutuban dua mainstream aliran hukum, yaitu antara rasionalisme dan tradisionalisme yang terjadi dalam bingkai pemikiran hukum Islam dan antara rasionalisme, positivisme, dan normativisme dalam tradisi pemikiran positivisme barat. Selain itu, tulisan ini juga menyorot soal implikasi konkrit dari gejala terjadinya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan positivisme barat menurut perspektif filsafat ilmu.
Artikel berikutnya adalah tentang keabsahan perjanjian dengan klausul baku.Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak  yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi diantara para pihak. Poses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan  dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pengusaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Akhirnya, kami  tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari  yang telah berkenan memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Hukum, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran-pemikiran progesif dalam menyikapi  berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.
Semoga Jurnal Hukum ini memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan mengenai perkembangan hukum di Indonesia.

Published: January 28, 2016

Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara

Taufiqurrohman Syahuri (1)
(1) Universitas Bengkulu
513–529
1663

Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan: Upaya Mewujudkan Otonomi Daerah di Bidang Politik

M. Rifqinizamy Karsayuda (1)
(1) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
530-551
347

Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan

Andi Kasmawati (1)
(1) UN Makasar
552-566
707

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Telly Sumbu (1)
(1) Universitas Sam Ratulangi Manado
567-588
2970

Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Abu Yasid (1)
(1) IAI Ibrahimy Situbondo
589-614
1350

Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index

Agus Triyanta (1)
(1) Universitas Islam Indonesia
615-632
1156

The Dynamic Aspects of Criminal Act and Criminal Liability in Money Laundering Practices

Author: Hanafi (1)
(1) Universitas Islam Indonesia
633-650
148

Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku

R. M. Panggabean (1)
(1) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
651-667
2763