Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

1Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.

Accredited by Ministry of Research, Technology & Higher Education of The Republic Indonesia, Decree No. 32a/E/KPT/2017

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum mulai tahun 2018 akan terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum.

Diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Keputusan No. 32a/E/KPT/2017

Penghargaan sebagai Jurnal Hukum terbaik nasional dua kali diraih oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Uniersitas Islam Indonesia (UII) yaitu pada tahun 2016 dan 2017, Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. kepada Ketua Pengarah Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ius Quia Iustum yaitu Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum. dalam acara Rapat Koordinasi Mahkamah Konstitusi.

Mulai edisi Januari 2018 penulis di kenakan biaya pemrosesan artikel sejumlah Rp 1.500.000 per naskah. Pemberitahuan biaya kontribusi penulis akan disampaikan segera setelah naskah dinyatakan diterima untuk diterbitkan/accepted.


Vol 26, No 2: MEI 2019


Cover Page
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 26 Mei 2019 kembali hadir dengan isu-isu hukum aktual. Artikel pertama mengulas isu hak asasi manusia, khususnya politik hukum hak asasi manusia dalam bidang kebebasan beragama pasca Orde Baru. Penelitian ini mengulas mengenai dua hal, yaitu kebijakan regulasi di Indonesia dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama serta menganalisis bagaimana negara melakukan tindakan konkret dalam menegakkan hukum atas pelanggaran hak atas kebebasan beragama. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pasca Orde Baru pemenuhan hak atas kebebasan beragama pada tataran regulasi relatif lebih protektif. Tetapi, pada tataran politik hukum hak atas kebebasan beragama, justru berwajah paradoksal. Hal ini disebabkan oleh menguatnya produk peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama, tetapi di sisi lain negara juga gagal dalam memberikan perlindungan atas berbagai pelanggaran hak atas kebabasan beragama dan berkeyakinan.